Menjegal PSBB Rem Darurat Anies, Ada Kepentingan Siapa yang Terganggu?

Minggu, 13/09/2020 09:31 WIB
ilustrasi Pertarungan Kebijakan PSBB versus Menteri Jokowi dan BuzzerRp (Agt)

ilustrasi Pertarungan Kebijakan PSBB versus Menteri Jokowi dan BuzzerRp (Agt)

Jakarta, law-justice.co - Sebagaimana diberitakan,Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan kembali memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Ibu Kota. Semua kegiatan sosial masyarakat dibatasi dan tempat hiburan akan ditutup kembali untuk mencegah penyebaran Covid-19 atau virus corona.

"Seluruh tempat hiburan akan ditutup, kegiatan yang dikelola oleh Pemprov DKI seperti Ragunan, Monas, Ancol, taman-taman kota. Kegiatan langsung dari rumah seperti yang sudah berlangsung selama ini," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Selain itu, ia juga membatasi kegiatan usaha yang mengundang orang berkumpul seperti kafe, restoran dan perkantoran. Namun, keputusan ini disebutnya bukan melarang masyarakat untuk bekerja, hanya saja segala jenis pekerjaannya diminta untuk dilakukan dari rumah atau work from home saja.

Karuan saja kebijakan Anies itu menjadi sasaran empuk para buzzer penguasa termasuk para Menterinya. Mereka ramai-ramai menyerang kebijakan Anies yang dianggap tidak konsisten mengambil kebijakan soal penanganan pandemi virus corona.  Mereka umumnya  menyalahkan Anies Baswedan karena kebijakannya tak kunjung meredam pandemi virus corona.

Apakah serangan serangan terahadap kebijakan Anies dalam penanganan pandemi virus corona  ini baru terjadi saat ini saja?.  Seperti apa bentuk serangan terbaru terhadap Anies sehubungan dengan kebijakannya menarik rem darurat corona ?. Mengapa kebijakan Anies soal penanganan virus corona selalu dijegal oleh pendukung dan buzzerRp penguasa ?

Lagu Lama

Sejak awal mula merebaknya virus corona di Indonesia, kebijakan kebijakan Anies dalam penanganan virus corona memang selalu mendapatkan ganjalan dari para menteri penguasa dan diserang  oleh buzzer buzzer penguasa.

Sebagai contoh awal maret lalu sebagaimana dikutip liputan6.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyatakan, selama sebulan terakhir terdapat sejumlah pasien di Ibu Kota yang diawasi terkait dugaan COVID-19 atau virus corona. Untuk itu Anies  meminta masyarakat agat dapat menghubungi call center jika memiliki informasi soal dugaan virus corona di lingkungannya. Dia mengaku menyiapkan tim cepat tanggap untuk menanganinya.

Saat itu ketika Anies sedang getol mengawasi orang orang yang diduga terpapar virus corona. Namun disaat Anies sedang mengibarkan bendera kewaspadaan karena merebaknya virus corona, Pemerintah Pusat  justru berusaha menggalakkan kunjungan ke daerah daerah wisata antara lain dengan menurunkan harga tiket pesawat ke sejumlah destinasi wisata, demi mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan di tengah wabah virus corona.

Karuan saja pernyataan Anies yang menyebut ada 115 orang yang dalam pemantauan karena diduga terpapar virus corona di bantah oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Menurut Terawan, semua pemeriksaan terhadap pasien yang diduga terinfeksi virus novel corona (Covid-19) menunjukkan hasil negatif."Jadi, kurang tepat pernyataan itu karena semua analisis polymerase chain reaction (PCR) menunjukkan hasil negatif (terinfeksi Covid-19). Kalau negatif artinya apa? Memang tidak ada," ujarnya, Senin (2/3).

Namun dalam hitungan jam, pernyataan Menkes tersebut ambyar setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Menurut Jokowi, dua warga negara Indonesia (WNI) tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. 

Selanjutnya ketika  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Tim Tanggap COVID-19 menyediakan situs kanal informasi tambahan bagi warga perihal wabah virus Corona di ibu kota, kebijakan ini disindir oleh Menkominfo Johny G. Plate.Pemerintah daerah, kata Plate, diperbolehkan membuat situs terkait perkembangan isu virus Corona di daerahnya tetapi narasi kontennya harus sama dengan pemerintah pusat. "Jangan mulai lagi pertentangan. Ada [wadah informasi soal corona] pemerintah pusat, ada dari pemerintah daerah. Boleh tetapi konten dan narasinya harus sama," pungkasnya.

Ketika Anies membuat situs informasi mengenai corona di DKI Jakarta, langkahnya ini  tidak luput dari serangan tangan tangan jahil yang tidak bertanggungjawab ditengah bencana corona. Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan situs informasi menganai virus corona di DKI Jakarta mendapat serangan DDoS. Serangan ini menyebabkan situs yang ditujukan untuk memperbarui data soal virus corona https://corona.jakarta.go.id/ jadi sulit diakses. 

Selanjutnya untuk memberikan pelayanan prima bagi tenaga medis di Jakarta dalam menangani pandemic corona, Anies mengambil kebijakan untuk menempatkan mereka di hotel hotel berbintang di Jakarta. Karena sebagian dari tenaga medis ini kabarnya ada yang terusir dari kamar kostnya. Namun kebijakan Anies yang memberikan fasilitas hotel berbintang kepada tenaga medis ini diprotes oleh mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi BEM Jakarta.Menurut Aliansi BEM, fasilitas tersebut berlebihan karena tidak menjamin upaya pencegahan virus corona yang belum merata di semua kalangan khususnya di ibukota.

Mereka yang datang seolah-olah merepresentasikan kampusnya karena mereka memakai jaket almamater, namun tak terlihat almamater UI, UNJ dan UIN Jakarta. Namun belakangan terungkap bahwa mereka adalah Aliansi BEM gadungan karena almamamater mereka tidak mengakuinya. Selain itu terungkap bahwa salah seorang dari mereka adalah pendukung penguasa. 

Perbedaan antara Gubernur DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat ternyata bukan hanya terkait dengan kebijakannya saja tapi juga menyangkut soal data.Berdasarkan laporan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, korban meninggal dunia yang dimakamkan sesuai protokol pemulasaran pasien COVID-19 berjumlah 283 jasad. Jumlah ini sangat berbeda dengan data nasional yang hanya menyebutkan 122 kematian akibat corona.

Sejauh ini publik pasti tidak akan lupa betapa kebijakan kebijakan Anies dalam penanganan virus corona  terkesan selalu di rongrong oleh penguasa. Beberapa kebijakan Anies dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui pejabat pejabat atau Menterinya.

Berikut ini sebagian penolakan pemerintah pusat terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani penyebaran virus corona:

  1. Pembatasan Transportasi Publik

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah memutuskan membatasi jumlah bus dan rangkaian kereta di DKI Jakarta. Rangkaian Moda Raya Terpadu yang biasanya sebanyak 16 rangkaian dikurangi menjadi 4 rangkaian.

Lebih jauh, Anies membatasi jumlah penumpang yang naik ke transportasi umum. Pembatasan itu guna meminimalkan kontak fisik penumpang untuk mencegah penyebaran Covid-19."Kapasitas gerbong itu 300 orang per gerbong maksimum, nantinya akan maksimum diisi 60 orang per gerbong," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2020).

Sehari setelah kebijakan itu dikeluarkan Anies, Presiden Jokowi buka suara. Ia meminta agar pemerintah daerah tetap menyediakan transportasi publik, meskipun Covid-19 terus merebak."Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," katanya di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Menurut Jokowi, langkah ini patut diambil untuk mengurangi antrean dan kepadatan. Sehingga masyarakat tetap bisa menjaga jarak satu dengan yang lain."Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam modal transportasi tersebut. Sehingga kita bisa menjaga jarak antara satu dengan lainnya," pungkasnya.

  1. Operasional Bus AKAP

Kebijakan selanjutnya yang ditunda oleh Pemerintah Pusat adalah soal penghentian operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta.

Penutupan akses, kata Anies, diperlukan karena Jakarta saat ini sudah menjadi epicenter atau pusat penyebaran virus Corona. "Salah satu poin utamanya adalah Jakarta epicenter," ujarnya saat konferensi pers daring di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 30 Maret 2020.

Namun kebijakan itu dibatalkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Plt. Menteri Perhubungan. Luhut memutuskan untuk menunda rencana tersebut hingga muncul kajian dampak ekonomi."Sesuai arahan dari Menko Maritim dan Investasi selaku Plt Menhub (Luhut Binsar Pandjaitan) pelarangan operasional itu ditunda dulu pelaksanaannya, sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan. Seperti yang menjadi arahan Presiden (Joko Widodo) di ratas (rapat terbatas) pagi tadi," kata juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, saat dihubungi, Senin, 30 Maret 2020.

  1. Lockdown Jakarta

Anies sangat ingin Jakarta menjadi daerah yang menerapkan lockdown atau karantina wilayah. Tapi Anies tak bisa memutuskan itu karena kewenangan ada di pemerintah pusat.Dengan kondisi penyebaran virus corona yang semakin luas di Jakarta, Anies akhirnya mengirim surat secara resmi kepada Jokowi untuk memutuskan Jakarta lockdown.

Anies mengajukan lockdown Jakarta dengan sejumlah pertimbangan. Ada beberapa sektor yang tetap bisa berjalan selama karantina wilayah agar warga tetap terlayani kebutuhannya."Dan di dalam usulan kami, saya mengusulkan ada beberapa sektor yang harus tetap berkegiatan. Pertama adalah energi. Kedua adalah pangan," tuturnya.

Namun, Jokowi tidak juga memutuskan Jakarta lockdown. Jokowi memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan corona. Kebijakan ini bahkan didampingi dengan darurat sipil bila imbauan itu tak juga digubris warga."Menetapkan tahapan baru perang melawan COVID-19 yaitu: Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan Kekarantinaan Kesehatan," tulis Fadjroel dalam Twitternya, Senin (30/3). "Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil," ujarnya.

  1. Larangan Ojol Angkut Penumpang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap tegas melarang ojek online (ojol) angkut penumpang, sesuai dengan aturan dari Menteri Kesehatan. Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dinyatakan bahwa ojek daring hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang. 

Namun kebijakan Anies tersebut dianulir oleh Menteri Perhubungan. Aturan Kementerian Perhubungan yang ditanda tangani Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa ojol boleh mengangkut penumpang.

Sungguhpun langkah langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengeluarkan sejumlah kebijakan mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) banyak ditolak oleh Pemerintah Pusat namun beberapa kebijakan Anies ternyata di akomodasinya juga. Kebijakan Anies tersebut seperti misalnya menutup sementara sekolah, lembaga kursus dan objek wisata hingga menyetop izin keramaian di Ibu Kota. Keputusan Anies yang sangat cepat dan tepat demi menyelamatkan warga DKI Jakarta ini mendapatkan apressiasi dari warga Jakarta.

Selain menutup sementara sekolah dan tempat wisata, kebijakan Anies yang kemudian diikuti oleh Pemerintah Pusat adalah keputusannya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui metode jarak jauh atau di rumah. Kegiatan belajar dilakukan lewat jarak jauh atau secara online.

Selain beberapa kebijaknnya yang diikuti, Anies juga dimintakan bantuannya oleh beberapa kepala daerah diantaranya  Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang meminta bantuan keuangan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mendukung penerapan kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) mulai Rabu pekan depan (15/4)."Tiga hari lalu saya membuat surat ke DKI," kata Rahmat Effendi pada Minggu (12/4).

Kebijakan Anies terkait pandemi virus corona (Covid-19) di Jakarta juga diminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar ditiru masyarakat yang berada di wilayah Bekasi, Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, yaitu mengurangi aktivitas di luar rumah.

Menurut Ridwan Kamil sudah ada 55 warga Jawa Barat yang positif virus corona dan 41 orang berada di empat wilayah tadi.Alasan Ridwan Kamil agar mengikuti kebijakan Anies karena empat wilayah tadi menjadi daerah penyangga DKI Jakarta.“Hal ini untuk mencegah dan mengurangi penyebarannya,” katanya.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim pun setuju untuk meniru kebijakan Anies karena secara geografis empat wilayah tersebut sangat tergantung satu sama lain, baik mobilitas dan lalu lalang masyarakatnya memengaruhi penyebaran virus corona.

Kembali Terulang

Upaya penjegalan terhadap kebijakan Anies dalam menangani virus corona di DKI Jakarta kembali terulang setelah Gubernur DKI Jakarta menyatakan akan  memberlakukan kembali PSBB total mulai 14 September 2020. Beberapa menteri secara tersirat menolak kebijakan tersebut dengan segepok alasan alasannya. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto termasuk yang paling keras mengkritik keputusan Anies tersebut. Menurut Airlangga, yang harus dibenahi adalah kebijakan ganjil genap karena penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta didominasi oleh penularan di transportasi umum, setelah skema ganjil-genap diberlakukan kembali oleh Anies.

"DKI sebetulnya melakukan PSBB penuh, transisi, dan ini mau dilakukan penuh kembali. Karena sebagian besar dari yang terpapar dari data yang ada, 62% (pasien positif Corona) di RS Kemayoran basisnya akibat transportasi umum. Sehingga beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait dengan ganjil-genap. Ini sudah sampaikan ke Gubernur DKI," tutur Airlangga usai Rakornas Kadin yang digelar secara virtual pagi ini, Kamis (10/9/2020).

Airlangga pun meminta Anies untuk tetap mengijinkan kegiatan perkantoran dengan jam fleksibel agar perekonomian masih tetap berjalan."Perkembangan di DKI minggu depan kembali PSBB. Namun kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran melalui flexible working hours sekitar 50% di rumah, dan 50% di kantor," ujar Airlangga.

Tak hanya itu, Airlangga juga terkesan menyalahkan Anies karena usai pengumuman pemberlakuan kembali PSBB total, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung anjlok."Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks masih ada ketidakpastian karena announcement (pengumuman) Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam, sehingga indeks (saham) tadi pagi sudah di bawah 5000," ungkap Airlangga.

Tak mau kalah dengan Airlangga, Menteri Jokowi lainnya yaitu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ikut angkat bicara. Ia mengkhawatirkan dampak pemberlakuan PSBB terhadap industri manufaktur yang sempat menggeliat. Ia menuturkan, PSBB Jakarta ini akan sangat banyak memberi dampak pada industri manufaktur."DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di Indonesia," jelas dia.

Sementara itu Menteri Perdagangan Agus Suparmanto meminta jalur distribusi tak dihalangi yang dapat membuat rantai pasok terganggu."Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu. Setiap wilayah yang memberlakukan PSBB harus memberikan kelancaran jalur-jalur distribusi termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan," kata Agus Suparmanto.

Lain lagi dengan pernyataan  Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar yang meminta agar PSBB Jakarta ini dikecualikan untuk sektor tersebut."Kalau boleh 1 hal saja saya saran, dalam pertemuan ini bisa dibahas apakah Kadin bisa mengusulkan kepada Pemprov yang lakukan PSBB untuk berikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha yang mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang tinggi," kata Mahendra.Ia khawatir, jika PSBB Jakarta memukul rata pembatasan kegiatan dunia usaha termasuk industri manufaktur, maka tak akan ada yang mampu bertahan, atau collapse.

Serangan yang terkesan ngawur dan tak masuk akal dilancarkan oleh Ruhut Sitompul yang  menuding Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai penyebab warga negara Indonesia (WNI) yang dilarang masuk ke 59 negara.Selain itu, dia juga mendesak agar Anies Baswedan mundur dari jabatannya. Ditambah lagi, dia juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk turun tangan membenahi Jakarta, jika perlu posisi gubernur dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt)."Harus (turun tangan). Kalau perlu bikin Plt Gubernur. Anies sudah tidak mampu," kata Ruhut dilansir dari JPNN.com, Kamis, 10 September 2020.

Karuan saja pernyataan dari para menteri dan buzzer buzzer penguasa itu mendapatkan umpan balik dari para pengamat yang selama ini memantau pergerakan kebijakan penanganan virus corona di Indonesia. Sebagai contoh menanggapi pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,  Direktur Lokataru Indonesia, Haris Azhar naik pitam. Menurutnya, pemikiran Airlangga Hartarto hanya uang saja.Demikian disampaikan Haris Azhar melalui insta storynya di Instagram, Jumat 11 September 2020

Sementara itu Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menuding sejumlah buzzer akhhir akhir ini memang gencar menyerang Gubernur DKI Jakarta dengan memutar balikkan fakta."Sepertinya buzzeRp muncul menyerang Pak @aniesbaswedan dengan memutarbalikkan fakta bahwa Pak Anies salah ambil kebijakan dalam penanganan covid-19 selama ini," tulis Said Didu melalui Twitter-nya, Kamis (10/9/2020).

Lebih lanjut, Said Didu yang juga menjadi salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mengatakan kebijakan Anies selalu mendapat kendala dari pihak lain."Padahal yang menjegal kebijakan beliau selama ini adalah pemerintah pusat. Berhentilah gunakan APBN untuk bohongi rakyat," sambung Said Didu.

Kapan Selesainya?

Diakui atau tidak, secara defakto Gubernur DKI Jakarta telah menjadi  leader dalam penanganan Virus Corona di Indonesia.Anies terus berusaha untuk semaksimal mungkin menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk melindungi masyarakat DKI Jakarta, meski sering “digembosi” oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui pejabat pejabatnya.

Kebijakan kebijakan Gub DKI dalam menghadapi wabah Covid-19 sempat menginspirasi Pemda Pemda lainya diseluruh Indonesia. Bahkan Pemeritah Pusat sendiri akhirnya juga mengikutinya meskipun secara formal mungkin tidak diakuinya.Pemerintah Pusat selama ini terkesan lamban, inkonsisten dan berantakan dalam merumuskan kordinasi di pusat sendiri maupun dengan pemda.

Langkah langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta tak pelak mendapatkan pujian dari dalam negeri maupun mancanegara. Karena ditengah tengah tekanan yang ada, Gubernur telah secara maksimal menggunakan  kewenangannya  untuk mengutamakan keselamatan nyawa warga DKI dari Covid-19, bukan membangun pencitraan belaka.

Langkah yang dilakukan ini mirip ketika ia dengan gagah berani menyetop Reklamasi Teluk Jakarta. Dia sabar dan berpengalaman menghadapi semua gangguan, rongrongan dan tekanan yang ditujukan padanya. Keputusannya itu pada akhirnya telah membuat taipan reklamasi frustasi dan menyerah tidak melanjutkan proyek prestisiusnya. Meskipun akhirnya di isukan  ada kompensasinya yaitu proyek pindah ibukota.

Dalam situasi pandemi virus corona yang makin merajalela akhir akhir ini seyogyanya segala sumberdaya yang ada memang harus difokuskan untuk bisa menuntaskan penyebaran virusnya. Prioritas penanganan virus harus menjadi agenda utama ketimbang memikirkan persoalan ekonomi atau sekadar duwit dan duwit saja.

Ekonom senior Rizal Ramli pernah mengingatkan persoalan ini pada bulan april yang lalu yaitu saat menjadi nara sumber dalam Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk “Corona: Setelah Wabah, Krisis Mengancam?” pada Selasa malam (21/4).Seharusnya, kata Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu, fokus utama kita yaitu harus menyelesaikan sebaran virus Corona.“Kasarnya, Indonesia nggak kaya-kaya amat. Kalau ada perusahaan mau buyback saham, bleeding loe (kamu). Lihat saja semua grup-grup besar di Indonesia, valuasinya drop ada yang Rp 200 T dan sebagainya,” ujarnya seperti dikutip RMOL.

Saat  itu, Rizal Ramli mengingatkan agar pemerintah Indonesia tidak salah mengambil kebijakan pumping macro. Upaya untuk menekan rupiah ke angka Rp 15 ribu per dolar AS akan menjadi sia-sia jika corona tidak selesai.“Jadi jangan sok jago. Kemampuan kita terbatas, jangan lakukan makro pumping, atau corporate pumping yang tidak perlu. Bereskan kasus corona, otomatis nanti semua akan lebih baik,” pungkasnya. 

Senada dengan Rizal, Ekonom Faisal Basri menyebut, pertumbuhan ekonomi yang positif akan sulit tercapai jika penanganan Covid-19 belum dapat tertangani dengan baik. Sebab, saat ini angka penularan virus Korona masih terus meningkat, bahkan sampai menyentuh angka 3000 perharinya.

Faisal Basri memaparkan, Indonesia perlu belajar dari Finlandia, Singapura, Malaysia, dan Thailand yang lebih mengutamakan keamanan dan kesehatan masyarakat dibandingkan perekonoman. Meskipun negara-negara tersebut telah masuk ke jurang resesi tahun ini, tapi para turis mancanegara percaya terhadap penanganan Covid-19 di negara tersebut sehingga masih menghasilkan devisa.

“Indonesia tidak boleh masuk, masih di-blacklist karena reputasi menangani covid-19 buruk keempat di dunia. Sadar tidak sadar, kita sedang dihukum dunia. Gara-gara tidak becus menangani pandemi ini,” ujatnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senin (31/8).

Akan tetapi seperti kita ketahui bersama, peringatan dari ekonom senior Rizal Ramli maupun Faisal Basri tersebut sepertinya diangap sebagai angina lalu saja. Kebijakan pemerintah Pusat soal penanganan virus corona terkesan berjalan tanpa arah dan tujuan dan terkesan pasrah menerima situasi yang ada. Mungkin Pemerintah menganggap bahwa virus ini  akan lelah sendiri setelah sekian lama menyatroni Indonesia.

Sebagai akibat kebijakan yang seperti itu Indonesia akhirnya mendapatkan ganjaran sebagai negara yang menempati posisi terburuk ke empat di dunia dalam penanganan virus corona.  Bahkan kini dikabarkan warga negara Indonesia  telah dilarang berkunjung di 59 negara. Hal tersebut tak terlepas dari parahnya penyebaran dan jatuhnya korban positif Covid-19 atau virus corona.

Ditolaknya orang Indonesia berkunjung ke 59 negara itu ramai ditanggapi netizen di sosial media.Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon turut menanggapi hal tersebut. "Dulu menolak lockdown, kini kita di-lockdown dunia. Orang Indonesia ditolak di 59 negara dunia," cuit @fadlizon, Rabu malam (9 September 2020).

Sementara itu akun @Panglima_Nayan berkomentar : "Itu semua disebabkan kebijakan pemerintahan jokowi yg tdk punya arah yg jelas, dia hanya mengandalkan buzzer utk mengatasi segala persoalan negara."

Ada lagi akun  @Fadlipenyair yang berkomentar : "Yg dibutuhkan 59 negara itu bkn influencer ataupun buzzer pemerintah!!! Tetapi bs ngak pemerintah dgn konsisten menurunkan angka penyebaran virus corona.. Setiap bikin statment selalu sj kontrdiktif bs2 nambah lagi negara lain yg melarang WNI masuk!"

Namun ada juga buzzer pendukung penguasa yang berkomentar aneh dan mengada ada seperti disampaikan oleh Politikus PDIP Perjuangan Ruhut Sitompul. Ia menyatakan bahwa sikap 59 negara di dunia yang menutup pintu kunjungan bagi WNI, disebabkan kebijakan Anies. Tuduhan yang terlalu mengada ada dan jelas sekali memutarbalikkan fakta. Karena bukankah selama ini Anies yang paling getol memerangi penyebaran virus corona di ibukota tapi diganjal oleh penguasa Indonesia ?.  Bukankah selama ini Anies yang mengusulkan Lock down bagi ibukota namun di didorong oleh pemerintah Pusat dengan menerapkan PSPB saja ?

Nampaknya bagi penguasa saat ini lebih menguntungkan memelihara buzzer buzzer untuk menjadi  pembela kebijakannya ketimbang secara serius mengambil kebijakan untuk mencegah terus mewabanya virus corona di Indonesia. Tapi apakah memang demikian kenyataannya ? Kalau memang demikian situasinya, sampai kapan virus corona bisa hengkang dari negara kita ?

Yang pasti walau mendapat tekanan dari Menteri-menteri Jokowi, Anis harus jalan terus. Sebab seperti kata jurubicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, sampai sekarang Menteri Kesehatan belum pernah menyatakan mencabut aturan keputusan pelaksanaan PSBB di Jakarta, pada April lalu. Artinya keputusan Anies melaksanakan PSBB total mulai Senin depan, punya dasar hukum yang sangat kuat. 

(Ali Mustofa\Warta Wartawati)

Share:



Berita Terkait

Komentar