Mahfud MD Ungkap Praktik Korupsi Mengerikan di Sektor Swasta

Jakarta, law-justice.co - Praktik korupsi di sektor swasta ternyata begitu mengerikan, bahkan menurut Menko Polhukam Mahfud MD tak kalah jahat dari praktik korupsi APBN. Hal itu disampaiknnya berdasarkan data yang pernah dipaparkan dalam sebuah diskusi saat Agus Rahardjo menjadi ketua KPK.

"Korupsi yang sifatnya resmi itu tentu diawasi oleh KPK dan kita semua. Tapi sekarang ini, di KPK dulu menjelang akhir-akhir jabatan Pak Agus itu ada diskusi tentang korupsi swasta. Tapi, oke, kita sekarang tidak membahas ini," kata Mahfud seperti dilansir dari detikcom, Jumat (11/9/2020).

Mahfud kemudian mencontohkan korupsi swasta. Dia menyebut korupsi swasta juga merugikan masyarakat.

"Korupsi swasta itu tidak kalah jahatnya dengan korupsi APBN, di mana, di tengah-tengah masyarakat terjadi korupsi tentang penguasaan barang antarswasta. Lalu membeli barang di Bekasi, dikirim dari Bekasi, dikirim ke Tangerang, dikirim lagi ke Bekasi, harganya sudah berubah, itu antarswasta sudah banyak sekali sekarang yang itu merugikan masyarakat," jelasnya.

Menurutnya, korupsi swasta juga tidak kalah penting untuk dicegah. Mahfud menilai soal korupsi swasta ini perlu juga dibahas secara mendalam.

"Nah itu nanti kita diskusikan di lain kesempatan dalam rangka pembangunan negara kita yang lebih berkualitas," sebutnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyinggung perihal calon kepala daerah yang dibiayai oleh `cukong`. Mahfud menyebut pemerintahan kepala daerah yang terpilih karena dibiayai cukong tidak akan sehat.

"Sampai laporan Pak Ryaas Rasyid, kalau bercerita itu sebagai penggagas otonomi daerah di era reformasi, di daerah dia itu, di Sumatera Selatan itu, katanya, kalau menjelang pilkada, rakyat itu ndak tidur sampai pagi, lampunya hidup, apa? Tunggu serangan fajar, tunggu amplop, sehingga itu (pilkada langsung) dianggap merusak rakyat, belum lagi permainan percukongan. Seperti dikatakan Mas Nurul Ghufron, di mana calon-calon itu 92 persen (82 persen, red) dibiayai oleh cukong," katanya.

"Dan itu apa? Itu melahirkan kebijakan, sesudah terpilih, melahirkan korupsi kebijakan. Nah korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang," tutup Mahfud.