PKS soal Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota: Akhirnya Sadar!

Jakarta, law-justice.co - Partai Keadilan Sejahtera menyambut baik keputusan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang memastikan rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur ditunda.

Meski begitu menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, keputusan yang diambil pemerintah ini terkesan sangat terlambat.

"Akhirnya sadar. Proyek ibu kota baru bukan hanya tidak penting, tapi juga tidak urgen. Penghentian menunjukkan pemerintah sadar walau terlambat," katanya seperti melansir detik.com, Selasa 8 September 2020.

Mardani mengatakan proyek pemindahan ibu kota banyak catatan. Catatan itu terutama biaya yang membebani keuangan negara.

"Proyek infrastruktur yang dilakukan selama ini pun banyak catatannya. Khususnya pembiayaan yang membebani utang negara dan BUMN dan okupansinya yang rendah," sebut Mardani.

Mardani mengusulkan pemerintah saat ini berfokus menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi. Anggaran untuk pemindahan ibu kota pun disarankan dialihkan untuk penanganan virus Corona.

"Apalagi dengan kondisi COVID-19. Fokus pemerintah menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat jauh lebih utama dan prioritas. Anggarannya alokasikan untuk bantu penanganan COVID-19 saja," imbuhnya.

Kementerian PPN/Bappenas memastikan rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur ditunda. Pemerintah masih berfokus pada penyelesaian pandemi Corona.

Meski pembangunannya ditunda, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran pada 2021.

"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi, sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," kata Suharso di ruang rapat KK1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9).