Jika Jadi Presiden, Rizal Ramli Naikkan Kredit UMKM Hingga 50 Persen

Jakarta, law-justice.co - Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menggerakan perekonomian Indonesia begitu besar. Untuk itu, mantan Menteri Kemaritiman Rizal Ramli akan menaikkan kredit untuk UMKM hingga 50 persen jika terpilih menjadi presiden.

“Kalau Rizal Ramli terpilih menjadi presiden, maka saya akan menaikkan kredit usaha mikro, kecil dan menengah dari 20 persen menjadi 50 persen. Jadi saya akan balikkan perekonomian karena sebagian besar ekonomi kita digerakkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah tersebut,” katanya seperti dilansir dari indonews.id.

Rizal Ramli menyebutkan bahwa emak-emak merupakan tulang punggung perekonomian keluaga, karena merekalah yang biasa mempergunakan uang dengan sangat hati-hati.

“Jadi kalau kita beri kredit ke bapak-bapak maka duitnya itu akan habis untuk rokok, minum dan lain-lain. Sedangkan jika diberikan pada ibu-ibu maka pasti mereka akan menggunakannya untuk pendidikan anak, dan hal-hal yang perlu,” ujarnya.

Praktik yang memberi kredit kepada ibu-ibu ini telah dipraktikkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM Persero). Mantan Menko Perekonomian itu mengatakan, dirinya pernah diajak oleh PNM untuk meninjau usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu di Jakarta beberapa tahun lalu.

Para ibu tersebut diberi pinjaman sebesar Rp 2 juta per orang. Dan bunganya dikembalikan per minggu. Jika kredit macet, maka para ibu, yang mencapai 20-an orang satu kelompok tersebut, akan menanggungnya secara bersama-sama.

“Jadi inilah sanksi sosial yang diterapkan oleh PT PNM kepada para ibu tersebut,” ujarnya.

Karena itu, kata Rizal Ramli, dia pernah mengusulkan untuk memberi bantuan kredit kepada para ibu tersebut hingga 3-4 kali. “Namun pemerintah hanya memberi sebesar 1 kali saja,” ujarnya.

Rizal Ramli memberi kata-kata optimistis kepada para emak-emak dalam menghadapi pandemi Virus Corona saat ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Perempuan Peduli Nusantara (PPN) Inge Mangundap mengaku kecewa terhadap kebijakan pemerintah selama pandemi Covid-19 ini. Inge misalnya memberi contoh terkait kebijakan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) tanpa adanya pemberitahuan ke publik.

Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sistem pendidikan dalam jaringan (daring) yang menambah beban biaya lantaran harus membeli kuota internet, dan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang masih semrawut.

"Pemerintah terkesan tak punya hati sama rakyatnya sendiri. Bayangkan, di saat krisis tega-teganya pemerintah menaikkan iuran BPJS, menaikkan TDL, dan sebagainya. Seharusnya perhatikan dong, industri kreatif. Kredit untuk UMKM ditambah dan dipermudah," kata Inge.

Para emak-emak tersebut merupakan perwakilan UMKM yang tersebut tergabung dalam Perempuan Peduli Nusantara (PPN). Maksud kedatangan tersebut untuk menyampaikan keluhan kepada Rizal Ramli atas kondisi selama pandemi Covid-19.

Inge membandingkan cara penanganan krisis ekonomi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Inge menilai pada era kepemimpinan Gus Dur lebih bijak dan membuahkan hasil yang sangat bagus.

"Era Gus Dur itu arsitek ekonominya Bang Rizal. Faktanya, beliau (Rizal Ramli) mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari minus tiga persen ke positif 4,5 persen kurang dari dua tahun. Bahkan, di tengah krisis, gaji PNS, pensiunan, TNI dan Polri bisa naik 125 persen. Jadi, kami yakin banget kalau Bang Rizal mampu memperbaiki kondisi ekonomi sekarang ini," ujar Inge.

Sementara itu, perwakilan Oke Oce Jakarta Selatan, Susilowati juga menyampaikan keluhannya kepada Rizal Ramli. Dia secara spesifik meminta kepada pemerintah memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi UMKM.

"Saya berharap dengan karut-marutnya BPJS yang terjadi di negara ini, mungkin ada persentasi berapa atau bagaiamana tentang iuran BPJS kesehatan. Harapannya saya tidak hanya untuk kesehatan saja, tetapi juga ketenagakerjaan. Sebab, pegiat UMKM itu rata-rata punya pegawai, kalau bisa itu di-cover," tuturnya.

Terkait BPJS, Rizal menyoroti iuran yang dibayarkan oleh perusahaan seharusnya empat kali lipat daripada iuran yang dibayarkan peserta.

"Belum lagi pengguna BPJS yang kaya dan harus dicover penyakitnya. Seharusnya ada iuran tambahan untuk mensubsidi," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut.