Polemik PDIP Sumbar, Gejala Kembalinya Mentalitas Orde Baru

Jakarta, law-justice.co - Zaman Orde Baru (Orba), orang yang tidak mendukung partai penguasa maka dicap tidak pancasilais. Aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL), Ulil Abshar Abdallah menyebut ini gejala kembalinya mentalitas Orba.

"Kalau mendukung partai yang sedang berkuasa dianggap sebagai parameter untuk mengukur seseorang Pancasilais atau bukan, maka inilah gejala kembalinya mentalitas Orba dulu," ujar Ulil Abshar Abdallah, dikutip dari Fajar.co.id, (6/9/2020).

Ulil mengatakan, di zaman Orba partai yang berkuasa adalah Partai Golkar. Orang yang tidak mendukung Golkar saat itu, dicap tidak pancasilais.

"Zaman dulu, yang tidak mendukung Golkar dan pemerintah, dianggap kurang Pancasilais," kata Ulil.

Pernyataan Ulil tersebut diduga terkait ucapan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang berharap masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) bisa pancasila. Ucapan itu menuai respon negatif dari sejumlah kalangan. Puan dianggap telah menyakiti warga Sumbar.

Akibatnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhni yang diusung PDIP, telah mengembalikan mandat ke Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu. PDIP pun juga telah secara resmi tidak mengikuti kontestasi Pilkada di Sumbar.

PDIP selama ini tidak pernah mendulang kemenangan di Sumatera Barat. Partai ini nyaris tidak mempunyai pengurus daerah di Sumbar.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, wajar jika PDIP sulit merebut hati masyarakat Sumbar. Menurutnya, Sumbar merupakan wilayah agamis dan kuat dalam konteks pengamalan ajaran Islam. Dia menilai PDIP sebagai Partai yang nasionalis tetapi tidak ramah.

"PDIP itu dikesankan atau terkesan partai nasionalis yang tak terlalu `ramah` dengan Islam," kata Ujang Komarudin.

Dia melanjutkan, ada beberapa kader partai berlogo kepala banteng moncong putih itu yang mengecam tokoh-tokoh Islam, seperti Dewi Tanjung dan lain-lain.

Dia mengatakan, wajar bila kondisi itu membuat masyarakat dan tokoh Sumbar tidak menaruh simpati pada PDIP.

Dia mengatakan, secara historis memang benar banyak tokoh Sumbar yang dekat dengan Presiden pertama RI. Soekarno. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Sumbar yang kritis dan agamis sulit menerima PDIP.