Paksakan Vaksin Corona Akhir 2020, Pemerintah Jokowi Bahayakan Rakyat

Jakarta, law-justice.co - Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan tidak bisa berharap vaksin Covid-19 sudah tersedia hingga pertengahan 2021.

Oleh sebab itu, banyak kalangan yang mempertanyakan pernyataan Pemerintahan Presiden Jokowi yang mengklaim mampu menyediakan vaksin ini mulai akhir 2020 atau awal 2021 mendatang.

"Kami tahu setidaknya enam hingga sembilan (kandidat vaksin) yang telah melalui jalan panjang penelitian. (Bagaimanapun) menilik linimasa yang realistis, kita belum bisa benar-benar berharap untuk bisa melakukan vaksinasi secara luas hingga pertengahan tahun depan," ujar Jurubicara WHO, Margaret Harris, dalam konferensi pers virtual di Jenewa, Swiss, Jumat kemarin (4/9), dikutip AFP.

Pernyataan WHO yang kontras dengan pernyataan pemerintah inilah yang dipertanyakan aktivis 98, Haris Rusly Moti.

Melalui akun Twitter pribadinya, @motizenchannel, Haris Rusly Moti mengaku bingung dengan penjelasan pemerintah yang terkesan bisa menghadirkan vaksin Covid-19 pada akhir tahun ini.

"Sobat, aku bingung, WHO yang katanya pro China saja umumkan tak ada vaksin hingga pertengahan 2021. Lalu apa alasannya Presiden @jokowi & Menteri BUMN @erickthohir paksakan vaksin akhir 2020? Itu berarti, Indonesia tak pakai protokol WHO. Bahayakan Rakyat," tegas Haris Rusly, Sabtu (5/9).

Vaksin Covid-19 di Indonesia saat ini tengah menjalani uji klinis tahap III yang dilakukan oleh PT Bio Farma dan Universitas Padjadjaran Bandung. Sejumlah relawan telah menjalani tes, termasuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Proses ini diperkirakan butuh waktu sekitar 6 bulan.

Sobat, aku bingung, WHO yg katanya pro China saja umumkan tak ada vaksin hingga pertengahan 2021. Lalu apa alasannya Presiden @jokowi & Menteri BUMN @erickthohir paksakan vaksin akhir 2020. Itu berarti, Indonesia tak pakai protokol WHO. BAHAYAKAN RAKYAT.https://t.co/AlKt1QKc2x

— HARIS RUSLY MOTI (@motizenchannel) September 5, 2020