Faisal Basri Bantah Terima Honor Influencer Istana, Ini Jawaban KSP

Jakarta, law-justice.co - Ekonom Senior Faisal Basri membantah pernyataan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, terkait dirinya pernah diminta oleh pihak Istana maupun Kantor Staf Presiden sebagai influencer pemerintah. Bahkan, ia mengatakan tidak pernah menjadi influencer pemerintah apalagi sampai mendapatkan honor.

"Saya tidak pernah diminta dan memperoleh honor untuk jadi influencer agar berkicau di Twitter atau media sosial lainnya. Membicarakannya pun tidak pernah," kata Faisal dikutip dari IDNTimes.com, Sabtu (5/9/2020).

Menanggapi tanggapan Faisal tersebut, Jaleswari pun angkat bicara. Jaleswari mengaku memang sempat menyebut nama Faisal Basri saat membahas tentang influencer di Komisi II DPR RI. Ia menjelaskan bahwa influencer adalah sosok independen dan memiliki pengaruh besar di masyarakat.

"Dalam RDP di DPR itu saya menjelaskan perbedaan buzzer dan influencer yang ditanyakan anggota dewan ke KSP. Influencer adalah seseorang yang independen dan memiliki pengaruh bagi banyak orang. Dia bisa akademisi, pejabat publik maupun artis," ujar Jaleswari.

Jaleswari melanjutkan, apabila KSP mengundang influencer, maka undangannya adalah dalam kapasitas sebagai narasumber yang kredibel dan profesional di bidangnya.

"Kalaupun influencer dihargai keahliannya, itu sesuai honor narsum yang berlaku, secara transparan dan akuntabel. Namun banyak influencer yang tidak diberikan honor atau tidak mau terima honor melainkan kerja voluntarisme," ucap Jaleswari.

Intinya, lanjut dia, influencer yang diundang oleh KSP adalah mereka yang memiliki kapasitas keilmuan, profesional di bidangnya, dan memiliki integritas yang dikenal publik. Karena, mereka dihargai sesuai kapasitas dan peraturan yang berlaku.

"Demikian penjelasan saya. Sekali lagi saya minta maaf kepada kawan baik saya, Mas Faisal Basri untuk ketidaknyamanan ini, karena menyebut namanya sebagai contoh baik dari influencer yang saya maksud. Tidak ada maksud buruk seperti yang dituduhkan beberapa pihak," ungkap Jaleswari.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat KSP bersama Komisi II DPR RI, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, mengaku KSP tidak pernah menggunakan buzzer, melainkan influencer.

Namun, penggunaan influencer itu guna menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Untuk biayanya sendiri, Jaleswari menyebut bahwa bujet atau anggarannya seperti biaya narasumber.

Influencer, kata dia, adalah tokoh yang berpengaruh di media sosial. Dia pun mengaku influencer pernah digunakan oleh KSP beberapa kali.

"Dalam konteks ini mungkin sekali KSP menggunakan dalam hal misalnya kami mendiskusikan isu-isu strategis, misalnya akademisi," tutur Jaleswari dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, yang disiarkan langsung di channel YouTube DPR RI, Kamis (3/9/2020).

Jaleswari mengungkapkan bahwa salah satu influencer yang pernah digunakan oleh KSP yaitu Faisal Basri. Menurut dia, fungsi influencer itu sendiri untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang ada.

"Kami perlu mendapatkan masukan-masukan terkait ekonomi dan sekaligus dalam percakapan, dalam diskusi itu kami juga menyampaikan program-program atau kebijakan-kebijakan presiden yang kemudian sesekali beliau menuliskan di Twitter-nya," jelas Jaleswari.

Namun, untuk biayanya sendiri, Jaleswari mengatakan anggaran seperti biaya narasumber. Dia menyebut, selama ini Istana selalu transparan mengenai influencer.

"Tetapi pembayaran, tanda kutip pembayaran beliau sesuai dengan bujet narsum biasa," kata Jaleswari

"Artinya, influencer ketika dipanggil ke kita itu lebih pada karakter narsum, bukan untuk seperti yang disampaikan ke media, bahwa kita meng-hire (rekrut) influencer dan buzzer," ucapnya.