INFUS: Masa Daerah yang Tak Pilih Jokowi Distigma Tak Pancasilais?

Jum'at, 04/09/2020 07:19 WIB
Hasto Kristiyanto, Puan Maharani dan Megawati. (Tribun)

Hasto Kristiyanto, Puan Maharani dan Megawati. (Tribun)

Jakarta, law-justice.co - Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf ikut berkomentar soal pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani soal Sumatera Barat dan Pancasila.

Gde Siriana meminta setiap politisi tidak menjadikan dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai dagangan politik.

Terlebih kata dia, dengan membuat pernyataan yang bisa menimbulkan konflik SARA.

“Pancasila koq jadi dagangan politik Pilkada. Parah kalau politisi gak paham sejarah,” tulisnya di akun Twitternya, Kamis 3 September 2020.

Dia mengungkapkan, masalah pilihan di Pilpres maupun Pileg di suatu daerah tidak dijadikan alasan untuk menuding daerah itu tidak pancasilais.

“Masa sih daerah-daerah yang tidak milih Jokowi di Pilpres 2019 distigmasisasi tidak Pancasilais,” ungkapnya.

Tak sampai di situ, Gde Siriana juga menjelaskan Republik Indonesia akan dibuat hancur oleh mereka yang mengaku Pancasilais tapi dalam kehidupan sehari-hari justru tak mengamalkan nilai Pancasila.

Bahkan hanya menjadikan Pancasila sebagai kedok untuk mencari keuntungan.

“Republik justru kan hancur oleh orang-orang yang merasa paling Pancasilais tapi memperdagangkan Pancasila,” jelasnya.

Sebelumnya Puan memicu polemik terkait ucapannya saat mengumumkan nama pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada Sumbar, Selasa (2/9).

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu melontarkan pernyataan tentang ‘semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila’ sehingga memancing reaksi berbagai pihak.

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar