Buat Apa Gugus Covid-19, Presiden Harus Turun Tangan Bersama Kabinet

Rabu, 02/09/2020 11:03 WIB
Pandu Riono, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (Dok. Pribadi/law-justice.co)

Pandu Riono, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (Dok. Pribadi/law-justice.co)

law-justice.co - Pemerintah Indonesia masih berusaha membendung penyebaran Covid-19 di saat korban terus bertambah. Komitmen itu ditegaskan Presiden Joko Widodo yang akan melakukan pengadaan 20-30 juta vaksin Covid-19 pada akhir tahun ini. Vaksin tersebut sudah dalam bentuk produk jadi.

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono menyambut baik kabar tersebut. Namun ia meminta pemerintah jangan terlalu optimis mengingat uji coba fase ketiga sangat kritis karena diberikan kepada manusia, dan jika memberikan efek proteksi dibawah 60 persen maka dianggap tidak efektif.

"Jadi ini kan tahapannya masih panjang, uji fase ketiga ini kita ingin mengevaluasi apakah vaksin ini efektif dari relawan yang disuntikkan dengan yang tidak. Jika ternyata efek proteksinya hanya dibawah 60 persen maka dianggap tidak berhasil. Dan menurut pengalaman jarang sekali berhasil uji fase ini kira-kira hanya di bawah 10 persen," katanya saat berbincang dengan law-justice.co, Selasa (1/9).

Pandu menyarankan pemerintah harus giat mencari kandidat-kandidat lain dan terbuka terhadap vaksin baru. "Tidak mudah mengembangkan vaksin, tidak ada magic walaupun dilakukan dengan jalan pintas.  Pemerintah harus terbuka terhadap vaksin baru, bila perlu pengujiannya dilakukan secara paralel, saya melihat banyak kok vaksin yang potensial," tambah S-3 Epidemiologi dari University of California, Amerika Serikat ini.

Ia mengingatkan pemerintah perlu hati-hati dalam pengembangan vaksin. Pandu menilai, bahwa sejak awal riset terkesan ingin mencari jalan pintas, mengabaikan prosedur ilmiah dan diskusi dengan kelompok ilmiah atas nama kedaruratan.

"Misalnya obat Covid-19 hasil penelitian Unair, ada prosedur yang dipertanyakan. Masa melaporkan risetnya kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Apalagi Kepala Staf TNI AD yang membawa ini ke Badan BPOM dan mengajukan izin edar supaya cepat. Ini menurut saya aneh, padahal WHO mensponsori solidarity multi country clinical trials mengikuti semua prosedur," ujar Pandu yang aktif terlibat dalam masalah Penyakit Menular, Penelitian dan Pengawasan Penyakit Pandemi ini.

Ketika disinggung soal penanganan pandemi yang pernah terjadi di Indonesia, Pandu mengatakan pandemi yang pernah terjadi seperti HIV, tuberkulosis dan lainnya sangat berbeda dengan Covid-19. Menurutnya pandemi Covid-19 ini sangat dahsyat dengan penularan yang sangat cepat.

"Jadi seharusnya pemerintah mengutamakan persiapan pencegahan termasuk merespon pandemi ini. Kan tahun lalu ada Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, tapi mana buktinya, tidak dijalankan," tanya Pandu.

Ia melanjutkan, dalam tahapan ini terlihat pemerintah termasuk kabinetnya seperti tidak ada peran apapun. "Coba saya tanya, pemerintah itu sebenarnya siapa sih? Ini banyak hal bagus yang diprogramkan namun cuma di atas kertas, tidak dikerjakan," ujar Pandu.

Selain itu menurut Pandu, fungsi Gugus Tugas Covid-19 yang dibentuk pemerintah juga ditanyakan karena terkesan tidak ada gunanya. "Seharusnya tidak ada gugus-gugusan, presiden harus turun tangan langsung bersama kabinetnya bukan malah membentuk badan lain. Adanya satgas membuat Kementerian Kesehatan terkesan diabaikan, padahal banyak orang ahli di dalamnya," kata Magister Biostatistik dari University of Pittsburgh, AS ini.

Pandu juga mengkritik pemerintah yang menggunakan indikator pemetaan berdasarkan warna seperti zona merah dan zona hijau. "Sebenarnya fungsi pemetaan itu untuk apa? Penularan ini kan terjadi di semua wilayah Indonesia. Laporkan saja berapa jumlah kasus yang ditemukan, jumlah testing yang sudah dilakukan. Jadi ada indikator-indikator pandemi yang lebih relevan daripada warna. Contoh katanya warna hijau, saya tanya testing-nya ternyata tidak ada. Ini kan bohong namanya, seolah-olah warna itu merefleksikan sesuatu yang tidak jelas," ujar Pandu.

Ia menyarankan pemerintah untuk terus-menerus mengedukasi masyarakat melalui berbagai cara dan media untuk memahami bahaya penularan wabah Covid-19.

"Sebab, sampai sekarang pemerintah belum bisa meningkatkan kepatuhan warganya. Kalau disampaikan ke medianya dengan benar, terbuka, tentu sasarannya tercapai. Bahasa-bahasa yang dinarasikan pemerintah itu saat ini seperti menenangkan, jadi masyarakat seperti merasa aman-aman saja bukan waspada dan melihat fakta sebenarnya. Saya pun tetap menyampaikan kebenaran walau akun saya diretas, toh tinggal buat akun lagi," katanya.

Menyinggung penerapan PSBB yang nampak tidak serius dijalankan, Pandu mengatakan, sebenarnya bisa dilakukan satu kali saja dan pasti efektif jika semuanya berjalan dengan benar. Ini yang tidak terjadi.

"Nah, coba kalau ada penerapan warga diam di rumah selama satu bulan dan ini benar-benar diam di rumah. Ini pasti akan ada penurunan kurva dan ada penekanan penurunan sampai rendah. Nah, selama sebulan itu kan ada persiapan dari pemerintah seperti pelayanan kesehatan, surveillance, testing, perilaku penduduk untuk tiga M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Persiapan ini kan waktunya sebulan, PSBB bisa dibuka pelan-pelan, sehingga masyarakat tidak akan mengalami peningkatan kasus, dan pembatasan berubah menjadi skala lokal. Ini yang harus terjadi dan ditangani dengan serius," tegas Pandu yang pernah berpengalaman menangani pandemi SARS tahun 2003 silam.

Berdasarkan hasil riset bersama FKM UI, ternyata penekan yang memiliki efek sama dengan orang tinggal di rumah dan penularannya terkendali itu terdiri dari dua komponen. "Pertama, perilaku penduduk yang taat menerapkan protokol kesehatan. Kedua, surveillance aktif. Dalam surveillance aktif, ada tiga komponen, yaitu testing, pelacakan kasus, dan isolasi terhadap orang-orang yang positif. Dengan begitu, kita berusaha memutus rantai penularan orang yang membawa virus," jelas Pandu.

Hasil riset ini menurutnya selain menemukan cara bagaimana aktivitas dilonggarkan tapi juga mengendalikan penularan, sehingga bisa jalan semua. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa sampai kapan pun pemulihan ekonomi tidak akan terjadi, bila wabah Covid-19 belum terkendali.

"Semua ekonom pasti mendukung pernyataan tersebut. Walaupun kita pakai istilah gas dan rem, jangan sampai gas terus ditekan dan lupa bahwa kita punya rem. Pertumbuhan ekonomi negatif dan pandemi tak terkendali. Tidak dapat keduanya, tentu!" pungkasnya. 

 

 

(Ricardo Ronald\Reko Alum)

Share:



Berita Terkait

Komentar