Dimasukkan ke Dalam Anggota Komite KAMI, Ternyata Ahmad Dhani Tak Tahu

Jakarta, law-justice.co - Nama Ahmad Dhani masuk sebagai anggota Komite Seni Budaya dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Namun, terenyata politikus Gerindra itu tak mengetahuinya.

"Aku belum tahu apa-apa," kata Ahmad Dhani seperti dilansir dari detikcom, Selasa (1/9/2020).

Kuasa hukum Ahmad Dhani, Ali Lubis, menyebut Ahmad Dhani bukan bagian dari Komite KAMI. Untuk diketahui, Ahmad Dhani disebut masuk ke Komite Seni Budaya KAMI.

"Beredarnya nama Ahmad Dhani yang masuk ke dalam salah satu komite bentukan KAMI, yaitu Komite Seni Budaya itu tidak benar sama sekali," kata Ali Lubis.

"Selaku kuasa hukum, Mas Dhani meminta saya untuk membantah hal tersebut, karena dari awal Mas Dhani tidak pernah ikut-ikutan soal pembentukan kelompok KAMI itu. Bahkan, tidak ada konfirmasi sama sekali terkait apakah dia bersedia untuk dimasukkan namanya," imbuh Ali Lubis.

Ali Lubis menyebut Ahmad Dhani tak tahu menahu apa itu KAMI. Ali Lubis meminta KAMI mengklarifikasi masuknya nama Ahmad Dhani ke dalam gerakan yang diinisiasi Din Syamsuddin itu.

"Terlebih secara pribadi Mas Dhani mengatakan belum tahu apa itu KAMI dan apa tujuan dari pembentukan KAMI itu sendiri," ucap Ali Lubis.

"Oleh karena itu, saya selaku kuasa hukum, meminta agar pihak KAMI memberikan klarifikasi terkait dimasukkannya nama Mas Dhani ke dalam salah satu Komite KAMI tersebut, agar permasalahan ini jelas dan clear," tegas Ali.

KAMI dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020) lalu. Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut di antaranya Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, dan Ahmad Yani.

KAMI memiliki 12 komite. Ke-12 komite itu adalah Komite Eksekutif, Komite Khusus, Komite Keagamaan dan Kehidupan Beragama, Komite Sosial Ekonomi, Komite Sosial Budaya, Komite SDA dan Lingkungan Hidup, Komite Sosial Politik, Komite Antar Lembaga, Komite Kajian Strategis, Komite Hubungan Internasional, Komite Hukum dan HAM, serta Komite Seni Budaya.