Yenti Ganarsih Sebut Sangat Janggal Jika Pinangki Tak Dijerat TPPU

Jakarta, law-justice.co - Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih mendukung langkah Kejaksaan Agung yang membuka peluang untuk menyangkakan kasus Jaksa Pinangki dengan dugaan pasal pencucian uang karena melihat indikasi sudah cukup kuat.

Dengan dasar penyelidikan yang sudah ada, kata Yenti Ganarsih, bahwa kemungkinan besar Jaksa Pinangki sudah menerima sejumlah suap.

“Harus, karena (TPPU) dasarnya adalah bahwa ini kan sudah penyelidikan, kita bisa melihat di media, bahwa ia (Pinangki) diduga menerima, kemungkinan menerima dari Djoko,” ujar Yenti seperti melansir rmol.id, Senin 31 Agustus 2020.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor itu menilai, jika Pinangki dikenai pasal TPPU akan membuktikan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang tegas menindak oknum jaksa nakal yang bermain-main dalam penanganan hukum.

Hal tersebut juga sekaligus menepis kecurigaan di tengah masyarakat karena oknum jaksa yang selama ini jadi perhatian dijerat dengan pasal TPPU.

“Sangat janggal kalau sampai tidak ada TPPU-nya atau sangat tidak profesional kalau tidak menemukan TPPU-nya itu saja, kalau menurut saya tinggal masalahnya mampu atau tidak, mau atau tidak,” katanya.

Yenti menambahkan, temuan adanya pembelian mobil BMW, kepemilikan apartemen senilai Rp 50 miliar, kemudian biaya operasi plastik ke Amerika Serikat, tentu saja membutuhkan uang yang tidak sedikit. Hal itu menimbulkan kejanggalan jika hanya mengandalkan dari gaji seorang jaksa.

“Penerimaan uang dari Djoko itu dia gunakan, misalnya oplas (operasi plastik) aja deh, oplas itu kan tidak mungkin bukan TPPU, itu pasti TPPU, karena tidak mungkin orang ngasih, kayaknya sangat tidak mungkin ya alurnya dari penyuap langsung ke dokter oplas itu, kan sangat tidak mugkin, pasti ke yang bersangkutan (Pinangki) dulu, yang bersangkutan lalu bayar,” jelasnya.

Yenti berharap, pihak Kejaksaan Agung bergerak cepat untuk mengungkapkan bukti hasil penyelidikanya ke publik dugaan tindak pencucian uang tersebut, hal itu agar tidak kembali timbul spekulasi di tengah masyarakat.

“Hanya bisa apa tidak mencari buktinya dan mau cepat atau tidak karena TPPU itu harus cepat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung membuka peluang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal itu dapat dilakukan jika pengusutan aliran “uang panas” Djoko Tjandra terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditemukan bukti yang cukup.

Sebelumnya Jaksa Pinangki telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap sebesar 500.000 dolas AS atau setara Rp 7,4 miliar untuk memuluskan permohonan peninjaun kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.