Kesal! Waketum Gerindra: Kok Mahfud MD Jadi Kompor Meleduk?

Senin, 31/08/2020 07:06 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono (suratkabar.id)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono (suratkabar.id)

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyebut pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD soal di bulan September mendatang hampir pasti Indonesia mengalami resesi kontraproduktif dan bikin gaduh.

Apalagi kata dia, Mahfud memastikan kalau tingkat kepastiannya sebesar 99 persen.

“Ini menteri yang tidak kompeten ngomong perekonomian kok malah jadi kompor meleduk nakut-nakuti masyarakat dan pelaku usaha. Piye iki Kangmas Jokowi? Bukannya membangun trust di masyarakat dan percaya diri di saat pandemi Covid-19,” ujar Arief Poyuono seperti melansir rmol.id, Minggu 30 Agustus 2020.

Arief Poyuono mengatakan, resesi ekonomi dalam teori pertumbuhan ekonomi hanya sekadar hitungan statistik yang disajikan lembaga survei, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk indeks pertumbuhan ekonomi.

Dimana pertumbuhan ekonomi dalam dua kwartal tahun ini mengalami pertumbuhan minus

“Resesi ekonomi yang dimaksud itu sebenarnya bukan sebuah fakta yang real,” ujar Arief Poyuono.

Apalagi, sambungnya, sebesar 56,7 persen kegiatan ekonomi Indonesia bersifat under ground atau sektor informal yang tidak terhitung oleh BPS saat melakukan survei untuk menghitung Produk Domestik Bruto (PDB).

“Banyak indikator sisi konsumsi masyarakat yang jadi faktor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tidak terhitung secara akurat, terutama komsumsi barang dan jasa yang dihasilkan sektor informal dan kegiatan under ground ekonomi di Indonesia,” jelasnya.

Dia mencontohkan, alat pelindung diri dalam bentuk masker. Menurutnya, BPS tidak pernah menghitung masker yang diproduksi UKM. Sejauh ini yang dihitung adalah masker yang produksi industri besar.

“Jadi tolong menteri Jokowi jangan bikin gaduh terkait keadaan ekonomi nasional. Kerja saja percepat semua program penyelamatan ekonomi nasional, jangan malah nakutin masyarakat dengan data-data yang tidak benar,” tegasnya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar