Refly Beberkan Cara Cukong `Beli` Parpol Buat Atur Presiden & Wakilnya
Refly Beberkan Cara Cukong `Beli` Parpol Buat Atur Presiden & Wakilnya. (Kompas).
Jakarta, law-justice.co - Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun menyatakan, mempertahankan Presidential Threshold (PT) dalam pilpres merupakan sesuatu yang buruk untuk politik dan demokrasi Indonesia.
Hal itu dia sampaikan untuk memaparkan pandangannya tentang kehadiran Presidential Threshold.
Menurutnya Presidential Threshold bisa membuat politik dan demokrasi Indonesia dibajak oleh pemilik modal.
Ini lantaran mereka bisa “membeli” parpol yang ada di DPR.
“Agar tidak ada pasangan calon lagi yang dimajukan kecuali satu pasangan saja, yang barang kali bisa disetting para cukong,” ujarnya dalam sebuah video yang diunggah dalam Channel Youtubenya, Kamis 27 Agustus 2020.
Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini bahkan mengaku pernah mendengar pernyataan dari seorang pengusaha bahwa untuk membeli parpol tidak perlu keluar duit banyak. Cukup sediakan Rp 1 miliar per partai. Artinya, jika di DPR hanya ada 9 partai, maka cukup mengeluarkan Rp 9 miliar.
“Dan bisa menguasai presiden dan wakil presiden, aparat, dan kekayaan Indonesia,” terangnya.
“Jadi bayangkan betapa kalau PT dipertahankan,” ujar Refly Harun.
Simak pernyataan lengkapnya dalam video berikut:
Komentar