Sempat Kritik Pemerintah soal BUMN, Relawan Jokowi Ini Jadi Komisaris

Jakarta, law-justice.co - Jajaran direksi dan komisaris BUMN PT Pupuk Indonesia kini diisi oleh sejumlah nama baru.

Perombakan tersebut tertuang dalam SK-263/MBU/08/2020 Tanggal 4 Agustus 2020 yang ditandatangani Menteri BUMN, Erick Thohir.

Dalam SK tersebut seperti melansir rmol.id, sejumlah nama mengisi holding Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya.

Mulai dari Bakir Pasaman yang menduduki kursi Direktur Utama Pupuk Indonesia menggantikan Aas Asikin Idat.

Kemudian Darmin Nasution sebagai Komisaris Utama menggantikan Bungaran Saragih.

Dari daftar komisaris anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), ada nama aktivis 98, Immanuel Ebenezer.

Dia didapuk Erick Thohir sebagai Komisaris Independen PT Mega Eltra.

Aktivis Forum Kota (Forkot) itu belakangan memang kerap vokal terhadap perekrutan pejabat tinggi di BUMN.

Noel, sapaan Immanuel yang juga Ketua Relawan Jokowi Mania ini sempat mengendus adanya praktik broker dan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi pejabat di dalam tubuh perusahaan plat merah.

Adapun susunan jajaran Komisaris dan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) berdasarkan SK-263/MBU/08/2020 yakni:

Dewan Komisaris dan Direksi
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Darmin Nasution, Komisaris Independen: Anhar Adel
Komisaris Independen: Mustoha Iskandar
Komisaris: Ari Dwipayana
Komisaris: Anwar Sanusi
Komisaris: Bambang Widianto
Komisaris: Febrio Nathan Kacaribu
Komisaris:Suwandi

Direktur Utama: Bakir Pasaman
Wakil Direktur Utama: Nugroho Christijanto
Direktur Pemasaran: Gusrizal
Direktur Keuangan dan Investasi: Indarto Pamoengkas
Direktur Transformasi Bisnis: Panji W. Ruky
Direktur Produksi: Bob Indiarto
Direktur SDM dan Tata Kelola: Winardi

Komisaris dan Direksi Anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero):

PT Mega Eltra
Komisaris Utama: Baran Wirawan
Komisaris Independen: Immanuel Ebenezer

Direktur Utama: Hilman Taufik
Direktur Keuangan & Operasi: Indrajaya

PT Pupuk Kujang
Komisaris Utama: Otok Kuswandaru
Komisaris: Imam Paryanto
Komisaris: Sripeni Inten Cahyani
Komisaris: Winarno Thohir
Komisaris Independen: Ammarsjah
Komisaris Independen: Riad Oscha Chalik

Direktur Utama: Maryadi
Direktur Keuangan dan Umum: Yan Satyananda
Direktur Operasional dan Produksi: Robert Sarjaka

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Komisaris Utama: Imam Apriyanto Putro
Komisaris Independen: Bambang Supriyambodo
Komisaris: Sarwo Edhy
Komisaris: Hartono Laras
Komisaris: Prahoro Yulijanto Nurtjahyo
Komisaris Independen: Najib Matjan

Direktur Utama: Tri Wahyudi Saleh
Direktur Keuangan dan Umum: Saifullah Lasindrang
Direktur Operasional dan Produksi: Filius Yuliandi

PT Pupuk Iskandar Muda
Komisaris Utama: Bambang R. Sariwanto
Komisaris: Husain Abdullah
Komisaris Independen: Marzuki Daud

Direktur Utama: Yanuar Budinorman
Direktur Operasional & Produksi: Jaka Kirwanto
Direktur Keuangan & Umum: Rochan Syamsul

PT Pupuk Kaltim
Komisaris Utama: Momon Rusmono
Komisaris: Musthofa
Komisaris: Sigit Hardwinarto
Komisaris: Gustaaf AC Patty
Komisaris Independen: Sukardi Rinakit
Komisaris Independen: Eka Sastra

Direktur Utama: Rahmad Pribadi
Direktur Operasional & Produksi: Hanggara Patrianta
Direktur Keuangan & Umum: Qomaruzzaman

PT Petrokimia Gresik
Komisaris Utama: Nugroho Purwanto
Komisaris Independen: Indira C. Thita Syahrul
Komisaris: Yoke Chandra Katon
Komisaris: Heriyono Harsoyo
Komisaris: Achmad Sigit Dwiwahjono
Komisaris Independen: Mahmud Nurwindu

Direktur Utama: Dwi Satryo Annurogo
Direktur Keuangan & Umum: Dwi Ary Purnomo
Direktur Operasional & Produksi: Digna Jatiningsih.

Sebelumnya, ternyata bukan hanya aktivis 98 lewat Politisi PDIP, Adian Napitupulu yang menyoroti cara pemilihan komposisi Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kalangan aktivis pendukung Joko Widodo juga mengkritisi masalah tersebut.

Mereka menyatakan adanya kehadiran makelar di Istana yang ikut mengatur penunjukan komisaris BUMN.

Ketua Organ Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer mendesak Presiden Jokowi agar turun tangan menghentikan praktik makelar itu.

Kata dia, ada petinggi yang pembantu presiden menjadi makelar dalam penjaringan komisaris.

“Makanya banyak kadrun pro khilafah yang bisa duduk di sana. Sementara relawan Jokowi yang nyata-nyata telah berjuang full malah jadi gelandangan di luar. Ditendang setelah arena pilpres selesai,” ujarnya.

Kata dia, makelar yang dimaksud adalah pemodal kelompok anti Jokowi.

“Sekarang malah kok diberi panggung. Relawan Jokowi yang kerja keras cuma.jadi penonton,” kata mantan aktivis Forum Kota dan Front Kota itu lagi.

Noel tidak menyebutkan lebih detil pihak mana yang disebutnya makelar komisaris.

Pada bagian lain, Noel mengatakan, dirinya khawatir gerakan anti Jokowi akan membesar dalam satu atau dua tahun yang akan datang. Di saat itu, bisa jadi kelompok pendukung Jokowi sudah kecewa dan memilih menjadi penonton.

“Kalau dibiarkan, barisan kecewa akan bertambah. Kita ini loyalis Jokowi. Tapi kok dibiarkan jadi pengemis. Yang anti malah seperti tamu istimewa,” ucapnya.