Istana Buka Suara soal Isu 18 Menteri Bakal Segera Direshuffle Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Pihak Istana Negara membantah kabar isu reshuflle atau perombakan dalam Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan, saat ini seluruh menteri kabinet fokus dan tengah bekerja keras untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.

Pernyataan Fadjroel menanggapi pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang menyebut akan ada 11 hingga 18 menteri yang akan direshuffle Jokowi.

"Tidak ada reshuffle. Semua menteri fokus dan bekerja keras menghadapi covid-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional," ujarnya seperti melansir suara.com, Sabtu 22 Agustus 2020 kemarin.

Sebelumnya, Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan pihaknya mendapatkan informasi bahwa Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle terhadap 18 menteri.

Reshuffle akan dilakukan setelah pergantian Panglima TNI. Kata Neta, setidaknya ada 11 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti.

Paling banyak, 18 menteri yang terkena reshuffle. Nantinya, PDI Perjuangan akan mendapat tambahan pos menteri.

"Rotasi dan pergantian kabinet sepertinya akan dilakukan Presiden Jokowi setelah pergantian Panglima TNI. Sementara pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pensiunnya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021. Demikian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber," ucap Neta S Pane.

Beberapa menteri yang akan di reshuffle menurut versi IPW yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Agama Fachrul Razi dan Kepala Bulog Budi Waseso.