Bareskrim Gerebek Karaoke Venesia di BSD, IPW: Sarat Pencitraan

Jakarta, law-justice.co - Pengerebekan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri di Karaoke Executive Venesia di BSD, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), dinilai sarat dengan pencitraan. Pengerebekan tersebut seharusnya bisa dilakukan kepolisian di tingkat Polda atau Polres setempat.

"Penggerebekan tempat hiburan di BSD Serpong terkesan sarat pencitraan karena dilakukan lembaga sebesar Bareskrim," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, Jumat (21/8/2020).

Menurut Neta, penggerebekan itu menunjukkan Polres Tangsel tidak memiliki kepekaan atas wilayahnya sehingga melakukan pembiaran terhadap tempat hiburan yang melakukan prostitusi. Jika memang Bareskrim mendapat info adanya prostitusi di tempat itu, seharusnya bisa berkondinasi dengan Polda Metro Jaya atau Polres Tangsel.

"Sebab penggerebekan seperti itu cukup dilakukan polisi di tingkat Polsek. Apakah polisi di tingkat Polres dan Polda sudah tidak
dipercaya karena melakukan pembiaran terhadap lokasi prostitusi tersebut," ungkapnya.

Bahkan, ia menambahkan, dengan adanya penggerebekan ini Bareskrim segera merekomendasikan kepada Kapolri agar Kapolres Tangsel dicopot dari jabatannya. Jika serius, lanjutnya, dirinya menantang Bareskrim melakukan pengerebekan di tempat prostitusi dan perjudian yang berada di wilayah Jakarta.

"Sebenarnya jika Bareskrim mau serius untuk memberantas tempat hiburan yang berkedok prostitusi, Bareskrim bisa melakukannya di berbagai tempat di wilayah Jakarta Barat atau Jakarta Utara,” ujar Neta.

Atau jika memang serius, Neta menjelaskan, Bareskrim juga bisa menggerebek lokasi perjudian yang dikoordinasi seorang pengusaha.

"Bareskrim bisa menggerebek perjudian online yang dikoordinir pengusaha berinisial RBT di wilayah Jakarta Selatan," jelasnya.

Sebab itu, IPW menilai penggerebekan lokasi prostitusi yg dilakukan Bareskrim di BSD adalah kerja setengah hati yang penuh pencitraan.

"Dan seharusnya penggerebekan itu cukup dilakukan Polsek," katanya.