Analisis Hukum Bancakan Dana Bantuan Sosial Penanganan Akibat Corona

Senin, 17/08/2020 07:10 WIB
Korupsi dana bansos-ilustrasi (harapanrakyat)

Korupsi dana bansos-ilustrasi (harapanrakyat)

Jakarta, law-justice.co - Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah mengalokasikan dana  triliunan  rupiah untuk bantuan sosial (bansos) khusus bagi masyarakat miskin yang terancam akibat wabah Covid-19. Dana tersebut akhir-akhir ini terus naik seiring dengan masih merajalelanya serangan virus corona yang sudah merata menyatroni seluruh wilayah Indonesia. 

Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Keuangan seperti tidak ada beban, sesuka hati dalam menaikkan anggaran dana penanganan virus corona. Kini dana Covid-19 yang awalnya hanya berkisar Rp. 405,1 triliun sekarang sudah meningkat menjadi  Rp 905 T dimana sebagian diantaranya  dialokasikan  untuk dana bansos masyarakat yang terdampak virus corona. 

Alokasi dana yang begitu besar tersebut sangat rawan untuk diselewengkan penggunaannya. Untuk itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono, saat  ini tengah menyelidiki beberapa kasus penyelewengann itu melalui  kepolisian daerah (Polda). "Kami terima data terdapat 102 kasus penyelewengan bantuan sosial di 20 Polda," ujarnya dilansir dari media, Senin (27/7/2020).

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sekitar 600 lebih laporan dari masyarakat soal dana bansos penanganan virus corona. Menurut Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dari 600 laporan itu, sudah ada 200 laporan yang sudah diverifikasi datanya. Kata dia, KPK juga mendalami soal distribusi dana bansos pada saat PSBB DKI Jakarta. "Laporan dari Koalisi Bansos DKI Jakarta ini sangat kami butuhkan dan sesuai dengan posisi KPK yang tergabung dalam stranas pemberantasan korupsi," ujarnya seperti dikutip law-justice.co, 22/07/2020.

Bukan Yang Pertama

Soal penyelewengan dana bansos sebenarnya bukan hanya kali ini saja terkait dengan penanganan pandemi virus corona. Sebelumnya sudah sering terdengar adanya penyelewengan dana bansos oleh pejabat negara dan jajarannya.

Sebagai contoh mantan calon wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni pernah menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri. Sylviana diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan Bansos Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta. Bahkan dalam pemeriksaan kasus ini sempat disebut sebut nama pak Jokowi yang sekarang menjadi Presiden Indonesia.

Selain Sylvana ada nama tenar yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang  diduga juga melakukan korupsi dana Bansos DKI Jakarta. Isu penyelewengan dana bansos itu malah jauh lebih besar yaitu  Rp 10 triliun jumlahnya. Jumlah itu akumulasi sejak dia mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mencuatnya dugaan peyelewengan dana bansos Pemprov DKI Jakarta oleh Ahok mencapai Rp 10 triliun  diungkap oleh Andi Arief yang merupakan mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden ke enam Indonesia.

Menurutnya, Ahok tidak jujur selama ini dengan memanfaatkan ketidaktahuan media massa, pendukung, serta warga DKI Jakarta. Untuk itu  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah didesak serius dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan gubernur non aktif DKI Jakarta. Namun seperti kita ketahui bersama aparat penegak hukum terkesan lambat mengangani bahkan mengabaikannya.

Diluar DKI, banyak pejabat lain yang tersangkut kasus bansos ini sebutlah diantaranya mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana hibah dan bansos yang menjadi tanggungjawabnya.

Kasus lain menimpa Mantan Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir divonis 1 tahun 4 bulan pidana terkait korupsi dana bansos didaerahnya. Ada lagi Mantan kepala dinas pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, divonis tiga tahun pejara karena korupsi dana bansos yang menjadi tanggungjawabnya. Yang lainnya adalah mantan Walikota Bandung Dada Rosada dan sebagainya.

Bukan hanya dilingkungan pejabat eksekutif, penyelewangan dana bansos juga dilakukan oleh pejabat dilingkungan legislative seperti yang menimpa Mantan Ketua DPRD Bengkalis, Riau, Heru Wahyudi, yang divonis 18 tahun penjara. Sementara dilingkungan politisi ada mantan Sekjend Nasdem Patrick Rio Capela.

Dari sisi kepangkatan dan kewenangan, korupsi dana bansos di masa pandemi ini banyak juga dilakukan oleh aparatur kewilayahan setingkat Camat atau Kepala Desa bahkan aparat dibawahnya. Penyelewangan  yang terjadi dalam sejumlah kasus bansos itupun beragam modusnya. Ada kasus yang menggunakan modus langsung memotong dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya. Ada pula modus yang dilakukan dengan mengganti isi dus bansos berupa kebutuhan pokok dengan produk yang lebih rendah kualitasnya ataupun lebih rendah nilai harganya.

Kasus penggantian isi dus bantuan sembako itu misalnya terjadi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Sejauh ini, motif yang dilakukan oleh para terduga pelaku rata-rata karena ingin memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara menyelewengkan dana maupun bantuan sosial paket  sembako beserta isinya.

Selama ini dana Bansos memang merupakan pos anggaran yang dianggap paling aman untuk dimainkan oleh para kepala daerah dan wakil rakyat ketimbang harus melakukan cara cara korupsi yang lainnya. Misalnya saja  penggelapan, markup APBN dan APBD, pemotongan anggaran proyek-proyek besar infrastruktur publik, hingga praktik kolusi dan perselingkuhan kepentingan dengan kalangan pengusaha, yang semua itu notabene relatif mudah ditarget oleh para penegak hukum dan jajarannya.

Karena itu, dana bansos acap kali diposisikan sebagai sumber alternatif untuk memenuhi pundi-pundi keuangan partai, termasuk mengembalikan ongkos politik yang telah dikeluarkan selama masa kampanye yang menghabiskan banyak dana.

Perilaku korupsi dana bansos yang melibatkan birokrat, politisi dan pengusaha itu tak ubahnya perilaku  pasukan rayap berdasi yang menggerogoti uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Apalagi ditengah situasi pandemi virus corona saat ini dimana ada hajatan pelaksanaan pilkada, maka penyelewengan dana bansos semakin terbuka.

Analisis Hukum

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi dalam negeri dari jerat resesi ekonomi akibat virus corona. Kebijakan tersebut utamanya dikeluarkan untuk mendorong konsumsi masyarakat supaya ekonomi dipacu perputarannya.

Untuk jaring pengamanan sosial misalnya antara lain pemberian hibah/bantuan sosial (bansos) dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial, fasilitas kesehatan milik masyarakat/pemerintah yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid-19, dan instansi vertikal yang berada di wilaya daerah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Pemberian hibah/bansos dilakukan secara langsung dengan mempertimbangkan analisa yang matang dan mendalam serta evidence-based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima hibah/bansos. Di sisi lain, untuk pemberian hibah/bansos tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019.

Dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 juga diatur bahwa jika BTT tidak tersedia, maka pemda dapat memanfaatkan uang kas yang tersedia atau yang sebelumnya dialokasikan untuk beberapa kebutuhan. Di antaranya kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar-daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, belanja modal yang kurang prioritas, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Selain itu pemda juga bisa menggunakan kas daerah atas hasil rasionalisasi anggaran. Antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya.

Untuk mengantispasi kemungkinan terjadinya penyelewengan penyaluran dana bansos dalam rangka  covid 19, KPK telah menerbitkan Panduan Penyaluran Bansos Covid-19  atau virus corona. Panduan itu tertuang dalam Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak pandemi virus korona . Edaran yang diterbitkan 21 April 2020 itu ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah serta kementerian/lembaga agar penyaluar bantuan sosial (bansos) tepat sasarannya. 

Melalui SE tersebut Ketua KPK Firli Bahuri merekomendasikan lima poin penting agar pendataan dan penyaluran bansos agar tepat pada sasarannnya, yaitu;

Pertama, kementerian/lembaga dan pemda dapat melakukan pendataan di lapangan, tetapi dengan tetap merujuk kepada DTKS. Jika ditemukan ketidaksesuaian, bantuan tetap dapat diberikan dan data penerima bantuan baru tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedua, jika penerima bantuan terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka harus dilaporkan ke Dinsos atau Pusdatin untuk perbaikan DTKS

Ketiga, untuk memastikan data yang valid, maka data penerima bansos dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan perlu dipadankan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima dengan data Dinas Dukcapil setempat.

Keempat, kementerian/lembaga dan pemda menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Kelima, KPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah dan dapat ditindaklanjuti segera

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memang diberikan tugas antara lain melakukan tindakan-tindakan pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Meskipun sudah ada rambu rambu pencegahan korupsi dana bansos virus corona namun peluang untuk terjadinya penyelewengan tetap terbuka. Masih ada peluang korupsi yang cukup besar terhadap dana penanganan pandemi virus corona. Ini terutama dalam penyaluran bansos ke berbagai daerah di Indonesia.

Peluang itu terjadi dalam situasi  pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada Desember 2020 mendatang di seluruh Indonesia . Praktik korupsi biasanya semakin merajalela ketika pesta demokrasi berlangsung yaitu selama masa Pilkada. Menjelang pilkada biasanya  selalu ada mobilisasi dana yang dipakai untuk kampanye dan  bermacam-macam kebutuhan lainnya. Kalau harga komoditas lagi tinggi di daerah-daerah maka (uangnya) bisa diambil dari bansos untuk diatas namakan kandidat yang sedang memperebutkan kursi di Pilkada.

Disini dana bansos menjadi incaran empuk sebagian oknum lantaran tidak sedikit jumlahnya. Selain itu, pengawasan pemerintah terhadap penyaluran dana bansos di tengah pandemi virus corona terbilang masih minim realisasinya.

Akhir akhir ini menjelang pelaksanaan pilkada pada 9 desember 2020 mendatang, indikasi penyelewengan bansos untuk kepentingan kandidat dari petahana begitu terasa. Baik bansos yang berasal dari pemerintah pusat termasuk kementerian dan lembaga maupun pemda. Misalnya kantong bantuan sembako berwarna merah dan putih dengan tulisan "Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19" disertai logo Kementerian Sosial dan Presiden Republik Indonesia.

Di sejumlah daerah, foto sejumlah kepala daerah mulai level bupati, walikota, hingga gubernur terpasang di berbagai bentuk bansos yang diberikan ke dan diterima masyarakat diwilayahnya. Dari level bupati ada beberapa contoh misalnya foto Bupati Klaten Sri Mulyani dan tulisan terpasang di hand sanitizer. Stiker tersebut menutupi stiker bantuan Kemensos. Selain itu stiker/foto Sri Mulyani juga nangkring di tas sembako, karung beras, kardus, dan goodie bag.

Berikutnya foto Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja di karung beras, foto Bupati Bangka Barat Markus yang ada bersama paket sembako dalam bungkusan, foto Bupati Jember Faida dan Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief di karung beras, foto Bupati Pandeglang Irna Narulita dan dan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban di goodie bag sembako, foto Bupati Ogan Ilir M Ilyas Panji Alam di karung beras, foto Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Amir Saki di karung beras, dan foto Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Heri Amalindo, foto Bupati Serang dan wakilnya.

Contoh dari unsur walikota ada stiker bergambar Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di kardus pembungkus sembako. Dari unsur Gubernur, ada tamsil yaitu foto Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi di karung sembako.

Para pejabat yang menampilkan foto-fotonya itu harusnya dikenakan sanksi karena memanfaatkan bantuan sosial untuk kepentingan dirinya yaitu kampanye terselubung untuk bisa terpilih pada periode selanjutnya. 

Fenomena ini memang diakui juga oleh Badan Pengawas Pemilu yang menemukan dugaan politisasi bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19. Hal ini terjadi di sejumlah wilayah yang kepala daerahnya berpotensi mencalonkan diri kembali di pilkada serentak 2020. 

Politisasi bansos ini jelas melanggar aturan yaitu  pasal 71 ayat (3) UU Pilkada dimana  diatur bahwa petahana dilarang membuat program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Meski demikian, Bawaslu belum bisa melakukan tindakan karena sampai saat ini belum ada pasangan calon. Namun kalau dilihat dari aspek etika, tentunya sangat tak beretika.  Karena program pemerintah dimanfaatkan untuk politisasi demi kepentingan petahana yang akan maju lagi di periode berikutnya.

Saat ini Bawaslu hanya bisa mengeluarkan imbauan kepada seluruh daerah agar tak memanfaatkan bansos untuk politisasi kepentingan pilkada 2020. Namun jika pelanggaran nantinya masih terjadi setelah tahapan pilkada resmi dimulai, maka Bawaslu bisa melakukan tindakan tegas kepada pelakunya.

Sementara itu  Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta para petahana atau incumbent yang maju lagi pada Pilkada Serentak 2020 agar tidak memanfaatkan dana bantuan sosial (Bansos) untuk meraih elektabilitas. Jika terbukti melakukan hal tersebut, akan dicoret atau diskualifikasi dari pencalonan.

"Kepala daerah aktif yang mencalonkan diri lagi, bila melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy`ari di Jakarta, Rabu (22/7/2020) sebagaimana dikutip beritasatu.com.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016, Pasal 71 tentang Pilkada dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 tahun 2020, Pasal 1, angka 20 tentang pencalonan.Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016, Pasal 71, Ayat (3) menyatakan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Dalam Ayat (5), dinyatakan dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Sementara Ayat (6) menyebutkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada, Pasal 1 angka 20 menentukan, Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

Berdasarkan dua ketentuan tersebut maka jelas kiranya kepala daerah aktif pada dasarnya dilarang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon (paslon) dalam kurun waktu tertentu dalam tahapan pilkada yaitu 6 bulan sebelum penetapan paslon hingga penetapan paslon terpilih. Bila melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon.

Selain bentuk pelanggaran hukum sebagaimana dikemukakan diatas, penyelewengan bansos bisa dilakukan dengan cara cara mulai realisasi yang tidak transparan dan tidak merata, pemotongan dana anggaran dengan sengaja, pemangkasan dana dengan dalih asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima, uang lelah, pengurangan timbangan paket sembako,bahkan ada yang dikorup besar-besaran.

Untuk itu semua para pelakunya bisa dijerat dengan ketentuan hukum agar mereka bisa dikirim ke penjara. Instrumen hukum yang mengancam penyeleweng dana bansos Covid-19 yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi: 

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup/pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 100 milyar.”

Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) berbunyi :“tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati apat dijatuhkan.” Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam pasal tersebut, terdapat pada penjelasan pasal 2 ayat (2) dalam UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa:  yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan pemberatan pidana bagi tindak pidan korupsi, yaitu apabila tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi  penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan  krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. 

Sebagaimana yang terjadi saat ini, wabah Covid-19 telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional oleh pemerintah. Hal tersebit tertuang dalam Keppres No.11 Thn 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. Lalu, apakah hukum setegas ini benar-benar bisa diterapkan bagi penyelewengan dana Covid-19?.

Walaupun dinilai terganjal dengan pasal 27 perppu No.1/2020 yang sempat menuai kontroversi dikalangan ahli hukum, karena substansi dari pasal tersebut yang menyatakan bahwa terkait biaya penyelamatan perekonomian bukan merupakan kerugian negara sehingga tindakan pejabat pelaksananya dengan itikad baik tidak bisa dituntut/digugat secara pidana/perdata dan bukan onbjek TUN.

Menurut prof Romli Atmasasmita (guru besar hukum pidana fakultas hukum Universitas Pandjajaran), pemberatan pidana atau hukuman mati bagi pelaku korupsi saat  terjadi bencana tetap bisa diberlakukan. Dalam hal ini, tetap bisa dibuka peluang dilakukan penyelidikan dan penyidikan bila diduga adanya potensi mark up anggaran penanganan Covid-19 termasuk dugaan tindak gratifikasi, suap atau pemerasan dalam jabatan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana sebagaimana dikutip hukumonline.com 20/03/2020 mengatakan perlu ada komitmen kuat bagi aparat penegak hukum untuk mencegah atau menindak para pelaku tindak pidana korupsi apalagi pada saat terjadi bencana. Sebab selama ini pelaku kerap kali dituntut dan dihukum dengan pidana rendah, meskipun ancaman hukuman menurut aturan undang-undang cukup tinggi. 

“Harus ada pemberatan terhadap pelaku korupsi bencana. Aparat penegak hukum termasuk pengadilan juga seharusnya sadar akibat yang ditimbulkan pelaku korupsi bencana. Tuntutannya harus ada pemberatan, hukumannya juga,” pungkas Kurnia.

Kita sudah sering mendengar KPK mengancam akan menuntut pidana hukuman mati kepada mereka yang melakukan korupsi dana penanggulangan bencana pandemi Covid-19. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berjanji lembaganya akan memberikan hukuman tegas bagi pihak-pihak yang melakukan korupsi di tengah suasana bencana pandemi corona atau COVID-19. Tak tanggung-tanggung, Firli mengancamnya dengan pidana mati.Hal tersebut dikatakan Firli saat rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI membahas penanganan Covid-19, Rabu (29/4/2020)..

Penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia  sendiri diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal tersebut berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Berdasarkan konstitusi dan undang-undang HAM penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan dalam hal ini tindak pidana korupsi apalagi dilakukan dalam keadaan bencana seperti merampas hak rakyat untuk menadapatkan bantuan sosial (bansos), bukanlah termasuk pelanggaran dibidang hak asasi manusia karena merupakan tindakan penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengingat pada dasarnya para koruptor telah menyengsarakan rakyat secara perlahan yaitu dengan mengambil hak-hak rakyat secara tidak sah, akhirnya rakyat menjadi menderita akibat kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan,  sehingga tidak terjadi pemenuhan akan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia orang lain.

Penerapan pidana mati bagi koruptor juga merupakan salah satu perwujudan dari adagium hukum culpue poena par esto atau let the punishment be equal the crime yang dapat diartikan jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan serta adagium lex dura sed tamen scripta atau hukum itu keras begitulah bunyinya.

Kita berharap  penegak hukum, khususnya KPK, hendaknya tidak sekedar memberi peringatan dengan mengancam penerapan pidana mati. Tetapi benar-melakukan pengawasan dan menegakkan aturan tersebut jika terbukti ada pihak yang terindikasi menyalahgunakam bantuan untuk bencana.

Rakyat sudah bosan mendengar janji janji palsu atau harapan hampa dari pejabat negara. Jangan sampai ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi dana virus corona yang di tebar oleh Ketua KPK hanya pemanis dibibir saja.

(Ali Mustofa\Warta Wartawati)

Share:



Berita Terkait

Komentar