Baru Terima Penghargaan Bintang Jasa, Fadli Zon Kritik Pidato Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pidato pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) , tidak realistis dengan situasi ekonomi masa Pandemi Covid-19.

"Di tengah ancaman pandemi serta resesi ekonomi yang masih akan terus berlangsung, kita sebenarnya ingin mendengarkan pidato kenegaraan yang dekat dengan kenyataan. Hanya dengan mendekati realitas, kita akan bisa mencari jalan keluar tepat untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung," ujar Fadli, dilansir dari Detik.com, Minggu(16/8/2020).

Hanya dengan mendekati realitas, kata Fadli, Indonesia akan bisa mencari jalan keluar tepat untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung. Sayangnya harapan itu tak terpenuhi karena dia menganggap pidato Presiden Jokowi tentang pengantar RUU APBN 2021 kurang realistis.

"Pidato kemarin kurang realistis. Satu hal paling mencolok adalah soal target pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan tahun depan ada pada kisaran 4,5-5,5 persen," kata Fadli.

"Di tengah pandemi, itu adalah target yang tak masuk akal. Apalagi selama kuartal kedua 2020 kemarin pertumbuhan ekonomi kita anjlok hingga minus 5,32 persen," imbuhnya.

Fadli mempertanyakan bagaimana Jokowi dapat membawa ekonomi Indonesia meroket di tengah pandemi Covid-19. Target Jokowi dalam pidato dinilai Fadli jauh dari kata realistis.

"Bagaimana caranya melompat dari angka minus 5 persen ke angka positif 5 persen di tengah-tengah pandemi jika sebelum pandemi saja angka pertumbuhan kita hanya bisa mepet 5 persen? Rasanya tak perlu menjadi ekonom untuk menilai target itu sama sekali jauh dari realistis!" tegasnya.

Ungkapan Jokowi soal momen krisis pandemi Covid-19 pun dinilai Fadli terlalu muluk. Bagi Fadli, ucapan Jokowi tak masuk akal dan tak bijaksana.

"Pernyataan Presiden bahwa kita harus menjadikan krisis ini sebagai momen untuk melakukan lompatan besar adalah ungkapan terlalu muluk. Optimisme penting, tapi realistis lebih penting lagi," ungkapnya.

"Sesudah kehidupan ekonomi kita anjlok, sebagaimana perekonomian hampir seluruh negara di dunia saat ini, yang kita perlukan adalah pemulihan, alias kembali ke titik normal. Bicara mengenai lompatan pada saat kita sedang terpuruk, selain tak masuk akal, juga bukan ungkapan bijaksana," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR-DPR. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 356,5 triliun untuk kelanjutan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Anggaran tersebut diarahkan untuk penanganan kesehatan hingga insentif usaha.

"Seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp 356,5 triliun," kata Jokowi dalam pidato Nota Keuangan di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).