Korut Hancur Dihantam Banjir Bandang, Kim Jong Un Tegas Tolak Bantuan

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Tegas menolak bantuan walaupun negaranya sedang porak-poranda diterpa banjir bandang dan Covid-19.

Dilansir surat kabar Yonhap pada 14 Agustus mengutip dari kantor berita Korea Utara KCNA pernyataan Kim Jong Un ini diutarakan saat memimpin pertemuan kementerian politik pada 13 Agustus untuk membahas langkah-langkah perbaikan banjir dan
menekankan pentingnya upaya pencegahan Covid-19.

“Memburuknya epidemi Covid-19 di dunia telah memaksa kami untuk menutup perbatasan lebih dekat dan mengambil tindakan pencegahan yang lebih drastis. Selain itu, epidemi tidak memungkinkan kami untuk melanjutkan menerima bantuan eksternal apa pun terkait kerusakan banjir," ujar Kim Jong Un seperti dikutip KCNA.

Pemimpin Korea Utara itu menekankan perlunya memulihkan daerah yang rusak akibat banjir dan dengan cara yang dapat mencegah banjir dan bencana alam lainnya di masa mendatang.

Kim Jong Un juga menekankan bahwa tidak akan membiarkan korban banjir merayakan ulang tahun ke-75 berdirinya Partai Buruh di jalanan.

Menurut KCNA, 39.296 hektar padi hancur, 16.680 rumah dan sekitar 630 bangunan umum terendam atau hancur akibat banjir di Korea Utara.

Selain itu banyak jalan, jembatan dan rel kereta api juga rusak.

Pada pertemuan tanggal 13 Agustus, Korut juga memutuskan untuk menghapus blokade dengan kota perbatasan Kaesong.

Blokade diberlakukan di kota itu pada 24 Juli setelah diketahui bahwa seorang warganya kembali dari Korea dengan tanda-tanda Covid-19.

Pertemuan kementerian politik Korea Utara terbaru juga membahas masalah personel, termasuk menunjuk Wakil Ketua Partai Pekerja Kim Tok-hun sebagai perdana menteri baru Korea Utara, menggantikan Kim Jae-ryong, dan memilih Ri Byong-chol, yang mengawasi pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara, sebagai anggota politbiro.