Jokowi Imbau Beli Produk Lokal, Said Didu: Rakyat Harus Punya Uang!

Jum'at, 14/08/2020 09:19 WIB
Said Didu. (Hops.ID)

Said Didu. (Hops.ID)

Jakarta, law-justice.co - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mendukung pernyataan Presiden Jokowi agar masyarakat membeli produk domestik demi mendongkrak perekonomian dan juga menghindari ancaman resesi.

Hanya saja menurut pencetus manusia merdeka itu, ada syarat penting yang harus terpenuhi agar upaya itu bisa berjalan dengan baik.

Syarat itu yang paling utama kata dia adalah masyarakat harus punya uang untuk membelinya.

“Setuju imbauan Bpk Presiden agar beli produk dalam negeri untuk bangkitkan ekonomi. Syaratnya, rakyat harus punya uang,” katanya lewat akun facebook pribadinya beberapa waktu lalu.

Kata dia cara agar syarat penting itu terpenuhi ialah tentu saja harus terpenuhi yaitu pertama memberikan lapangan kerja ke rakyat dan bukan ke tenaga kerja asing (TKA).

“Kemudian, berikan uang tunai lewat BLT,” tambahnya.

Selain itu kata dia, yang tak kalah penting lagi yaitu dengan mengurangi beban rakyat di tengah pandemi ini.

Berbagai tarif mestinya bisa diturunkan agar masyarakat tidak tercekik beban yang bikin sengsara.

“Kurangi pengeluaran rakyat dengan menurunkan BBM, tarif listrik dan BPJS,” tegasnya.

DUKUNG IMBAUAN PRESIDEN Saya dukung imbauan Bpk Presiden agar beli produk dalam negeri utk bangkitkan ekonomi. Rakyat...

Dikirim oleh Muhammad Said Didu pada Senin, 10 Agustus 2020

Disisi lain, pakar ekonomi Rizal Ramli mengkritik imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak masyarakat membeli produk dalam negeri untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Ia menilai pemerintah justru banyak mengeluarkan kebijakan yang malah pro impor.

Rizal menyebut imbauan yang dikeluarkan Jokowi adalah contoh imbauan asal-asalan.

“Inilah contoh imbauan ngasal. Track record kebijakan justru sangat pro impor,” kata Rizal Ramli melalui akun Twitter miliknya @ramlirizal.

Rizal Ramli mengusulkan agar pemerintah mengubah kebijakan-kebijakan yang ada. Mengubah kebijakan jauh lebih penting dari sekadar mengeluarkan imbauan.

“Ubah kebijakannya, lebih penting dari sekadar imbauan!” katanya.

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar