Bukan Politik Uang, Ini yang Lebih Berbahaya Saat Pilkada 2020

Jakarta, law-justice.co - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan politik identitas sangat berbahaya dibandingkan dengan politik uang jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Bahkan, Ia mengingatkan bahaya laten politik identitas berpotensi muncul kembali di Pilkada serentak 2020.

"Tidak ada jaminan (politik identitas) tidak akan terjadi," ujarnya, dikutip dari Wartaekonomi.co.id, Jumat (14/8/2020).

Ray menambahkan praktik politik identitas memang tidak semasif intensitas dari penggunaan politik uang dan juga politik dinasti, grafiknya juga tidak naik terus-menerus atau lebih fluktuatif.

Daerah juga tidak banyak yang menggunakan politik identitas tersebut.
Namun, pelaksanaan demokrasi di Indonesia menerima dampak buruk yang jauh lebih besar dari penggunaan praktik politik identitas.

"Ancaman politik identitas ini jauh lebih berbahaya dari politik uang, karena tiga sebab, pertama politik identitas tidak bersifat temporal seperti politik uang, politik uang dia hanya berlaku pada waktu tertentu saja," ungkapnya.

Ray menjelaskan, tidak ada praktik politik uang yang terjadi setelah kepala daerah terpilih ditetapkan atau praktik ini akan berakhir dalam waktu tertentu, namun politik identitas tetap terjadi meski kepala daerah sudah menjabat, contohnya pada kasus di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kemudian politik uang hanya bersifat lokal terjadi di daerah pemilihan saja, sementara politik identitas meskipun satu daerah yang menyelenggarakan pilkada namun pengaruhnya bisa menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.

"Justru sebaliknya jadi kasusnya temporal, lokalistik, tapi efeknya justru menyebar, dan panjang, dia terjadi di satu tempat tapi meluas efeknya sampai ke seluruh Indonesia," jelasnya.

Praktik politik identitas juga memicu keterbelahan di tengah masyarakat, dan hal itu tidak terjadi di politik uang. Contohnya, kejadian di Pilkada DKI Jakarta sampai sekarang hampir belum bisa sembuh luka akibat politik identitas.