Menteri KKP: Wilayah Pengelolaan Perikanan Industri yang Berkelanjutan

Jum'at, 07/08/2020 10:53 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (samudranesia)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menegaskan komitmen pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di sekitar Sulawesi Utara yang potensi perikanannya besar serta relatif belum tercemar. Pembangunan itu diharapkan bisa mendongkrak tingkat kesejahteraan para nelayan dan stakeholder lainnya.

Menteri Edhy mengatakan hal itu ketika menghadiri acara Makna Kemitraan Bupati/Wali Kota Pesisir untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Sulut pada 6 Agustus. Edhy menilai kondisi tersebut sangat prospektif untuk dikembangkan, tidak saja sumber daya ikan dan rumput laut, namun juga mangrove, padang lamun, terumbu karang, wisata bahari, dan jasa kelautan lainnya.

Menurut Edhy, WPP 715 yang terbentang di perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau dan WPP 716 yang meliputi Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 7 Agustus 2020.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) KKP 2020-2024, TPB merupakan salah satu pengarusutamaan pembangunan. Adapun poin-poin TPB di antaranya pengurangan pencemaran laut, restorasi ekosistem laut, dan pesisir.

Kemudian menjalin kerja sama ilmiah untuk meminimalisir dampak pengasaman laut, pengaturan kuota penangkapan ikan, menghentikan praktek penangkapan ikan ilegal meningkatkan pariwisata bahari yang berkelanjutan dan menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya ikan dan pasar.

"Atas dasar itu pelaksanaan TPB perlu mendapat dukungan, partisipasi, dan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga pendidikan tinggi, lembaga masyarakat dan unsur terkait lainnya," tegasnya.

Target dari TPB 14 melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Edhy menyebutkan Sulawesi Utara adalah provinsi pertama yang menyelesaikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017.

Provinsi Sulawesi Utara juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB dan mengintegrasikan tujuan, target, dan indikator TPB ke dalam RPJMD dan Renstra Daerah. "Kami berharap kemitraan Bupati/Walikota pesisir di Provinsi Sulawesi Utara dapat menjadi contoh baik untuk daerah-daerah lainnya dalam rangka pencapaian TPB 14," tambahnya.