DPR Minta Jokowi Transparan ke Rakyat Soal Resesi

Jakarta, law-justice.co - Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data perekonomian Indonesia di kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Anggota Komisi V DPR, Irwan Fecho meminta Presiden Joko Widodo bicara apa adanya kepada rakyat mengenai kondisi perekonomian pascakeluarnya data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2020.

Angka itu jauh di bawah target Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya di angka 3,8 persen.

"Itu artinya pemerintah gagal dan perlu siaga di kuartal berikutnya. Masyarakat berhak khawatir dan bertanya-tanya. Pak Jokowi harus jujur dan terbuka menyampaikan kepada rakyat tentang kondisi hari ini dan bagaimana rencana strategis pemerintah menghadapinya," ujar Irwan, dikutip dari JPNN.com Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu menambahkan terlebih lagi di tengah perkembangan pandemi Covid-19 terus meninggi, tetapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi juga melenceng dari target pemerintah.

"Apalagi alasan pemerintah untuk berkelit dari hal ini. Padahal sudah diberi kewenangan oleh Perppu yang menjadi UU untuk mengelola keuangan negara selonggar-longgarnya tanpa potensi pidana, kebijakan kenaikan harga listrik, BPJS juga penarikan pajak yang tinggi," ungkapnya.

Menurut legislator asal Kalimantan Timur ini, rakyat sudah cukup menderita dengan kenaikan harga listrik, iuran BPJS Kesehatan, biaya pendidikan dan kesehatan termasuk pajak. Oleh karena itu, masyarakat jangan lagi disalah-salahkan terkait penggunaan masker, sosial distancing dan protokol Covid-19 lainya.

"Apalagi mau disanksi, tentu itu makin memberatkan hidup masyarakat," katanya.

Karena itu, dia meminta pemerintah untuk fokus menghentikan penyebab utama semua dampak kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Artinya, Covid-19 harus diturunkan perkembangannya. Dengan demikian dampaknya pun berkurang.

"Kemudian secara simultan mendorong percepatan realisasi penyelamatan ekonomi dan sosial dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabilitas," jelasnya.