Soal Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Istana: Itu Oposisi Swasta

Jakarta, law-justice.co - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menanggapi pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diinisiasi oleh akademisi Rocky Gerung untuk mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengganggap koalisi itu merupakan oposisi swasta.

"Ya saya kira itu oposisi swasta ya. Artinya bukan berada dalam parlemen, dalam partai politik, tapi di luar parlemen, ya sah saja, dijamin Undang-Undang kok berserikat mengeluarkan pendapat," ujar Donny, dikutip dari Suara.com, Kamis (6/8/2020).

Namun, menurut Donny, yang terpenting saat ini yang dibutuhkan Indonesia yakni solusi bukanlah deklarasi. Solusi yang dimaksud Jokowi di tengah pandemi yaitu bersama-sama membantu pemerintah menyelesaikan krisis akibat Covid-19.

"Saat ini Indonesia membutuhkan solusi bukan deklarasi. Artinya kalau menyelamatkan pemerintah, cari jalan bersama sama kita menyelesaikan krisis ini. Misalnya untuk bantu korban PHK, atau membantu siswa yang tidak bisa mengakses intern karena tidak punya kuota, itu yang paling penting itu yang perlu diselamatkan. Deklarasi penting tapi solusi lebih penting," ungkapnya.

Karena itu, Donny menuturkan tak masalah jika ada oposisi swasta membentuk gerakan tersebut.

"Nggak masalah. Itu saya sebut sebagai oposisi swasta, jadi orang-orang partikelir di luar pemerintah membangun kekuatan oposisi, menurut saya sah saja, kan tidak ada yang salah," katanya.

Donny mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia saat ini sedang membutuhkan solusi untuk mengatasi krisis akibat Covid-19 yang langsung dirasakan masyarakat, bukanlah deklarasi.

"Nah yang harus menjadi catatan, bahwa saat ini kita sedang membutuhkan solusi bukan deklarasi. Deklarasi semua orang bisa, tapi yang bisa memberikan solusi langsung dirasakan oleh rakyat itu yang penting," jelasnya.

Sejumlah tokoh politik membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut yakni, akademisi Rocky Gerung, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Politisi PBB Ahmad Yani, Pengamat Politik Refly Harun, mantan Wakil Ketua KPK Abdullah Hehamahua, Said Didu, perwakilan NU, pengamat ekonomi, dan tokoh-tokoh lainnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh politik mengadakan pertemuan di kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan pada Minggu (2/8/2020) sore. Mereka sepakat untuk membentuk koalisi yang akan gencar memberikan kritik terhadap pemerintah saat ini.