Rocky Tuding Jokowi Lakukan Prostitusi Politik, Ini Tanggapan Istana

Jakarta, law-justice.co - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan tudingan Rocky Gerung yang tak perlu ditanggapi karena tidak berdasar menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan prostitusi politik di Istana Kepresidenan.

"Saya kira kalau konsep yang tidak bisa dimengerti orang banyak, tidak perlu ditanggapi. Tidak ada transaksi (transaksi politik) apa-apa. Itu tudingan-tudingan kosong," ujarnya, dilansir Suara.com, Rabu (5/8/2020).

Donny menganggap Jokowi merupakan sosok pemimpin yang memiliki integritas dan kapabilitas. Sehingga kata Donny, tidak mungkin Jokowi melakukan transaksi politik atau melakukan prostitusi politik sebagaimana tudingan Rocky Gerung.

"Pak Jokowi orang yang punya integritas kita tahu kapabilitasnya, tidak mungkin dia (Jokowi) transaksi politik," ucapnya.

Donny menilai tudingan Rocky Gerung kepada Jokowi tidak memiliki dasar dan sulit dipahami semua orang.

"Jadi saya kira cara Rocky tidak berdasar dan yang paling penting sulit dimengerti," katanya.

Rocky Gerung sempat membandingkan Presiden Jokowi dengan artis FTV Hana Hafinah yang sempat tertangkap polisi karena terlibat dalam kasus prostitusi online.

Menurutnya, keduanya sama-sama melakukan prostitusi karena dianggap melakukan transaksi.

Rocky menjelaskan, prostitusi artinya secara mendasar adalah transaksi. Sementara Jokowi belum lama ini melakukan transaksi politik dengan Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo.

Purnomo diketahui mengaku ditawari jabatan strategis lain oleh Jokowi karena tak diberikan kursi Calon Wali Kota Solo oleh PDI-P. Partai lambang banteng itu lebih mendukung anak Jokowi, Gibran Rakabuming.

"Hana Hanifah digerebek di kamar tertutup karena prostitusi online. Prostitusi artinya transaksi. Seminggu kemudian, Presiden Jokowi melakukan transaksi politik dengan Wakil Wali Kota Solo," ujar Rocky di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8/2020).

Rocky menyebut Jokowi dalam hal ini juga melakukan prostitusi, namun secara politik. Bahkan prostitusi politik ini disebutnya lebih parah dari pada kasus Hana Hanifah.

"Ini adalah political prostitution. Ya, pelacuran politik yang lebih berat hukumannya dari pada pelacuran individual tadi, Hana Hanifah," jelasnya.