Pigai: Kalau Sudah Tak Sanggup, Sebaiknya Jokowi & Kabinetnya Mundur!

Jakarta, law-justice.co - Pegiat Hak Asasi Manusia yang juga merupakan tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai kembali melontarkan kritikan pedas kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Kali ini dia menyoroti soal angka kematian karena virus corona baru atau Covid-19 di Indonesia lebih tinggi 0,8 persen dari kematian global.

Kata dia, tingginya angka yang terpapar termasuk kematian karena pemerintah terkesan melakukan pembiaran.

Sebagai informasi, update Senin kemarin (3/8), total yang terkonfirmasi positif corona di tanah air sebanyak 113.134 orang. Dan yang dinyatakan meninggal dunia 5.302 orang.

"Saya mengikuti gerak-gerik pemerintah hari demi hari. Sejak Mei setelah Hari Raya Idul Fitri, Presiden, para menteri masa bodoh alias tidak mau dengar tv, tidak mau baca koran, tidak mau degar rakyat, alias pembiaran," ujarnya seperti melansir rmol.id, Selasa 4 Agustus 2020.

Kata dia, hal itu terlihat dari kepala daerah yang berjalan sendiri-sendiri dan ditambah, serapan dana Covid-19 baru 13 persen (sekarang 20 persen).

Menurut Mantan Komisioner Komnas HAM itu, terkait minimnya serapan anggaran tersebut, Presiden Joko Widodo pun pura-pura mengamuk dan mengancam melakukan reshuffle kabinet.

Menurutnya, kematian akibat pembiaran adalah salah satu unsur utama pelanggaran HAM, yaitu human rights abused by omission.

Rakyat sebagai pemegang hak (rights holder) berhak menuntut kompensasi kepada Presiden Jokowi dan kabinetnya. Hal ini penting agar pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap tugas yang diemban," ucapnya.

"Dan, kalau tidak sanggup urus negara, sebaiknya Jokowi dan kabinetnya mundur," tegasnya.