Pigai: Dulu Presiden Kendalikan Uang, Sekarang Uang yang Atur Presiden
Natalius Pigai (fajar.co)
Jakarta, law-justice.co -
Pegiat Hak Asasi Manusia yang juga merupakan tokoh asal Papua, Natalius Pigai kembali melontarkan kritikan keras terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kali ini dia terkait terkait skorisi bangsa Indonesia saat ini.
Lewat akun twitter pribadinya, dengan lantang dia menyebut itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjadi presiden.
"Biasanya Jokowi tdk birokratis & formalistik. Sekarang Formal. Secara resmi Presiden Sri Mulyani (Penguasa Uang)," kicaunya di twitter, Minggu 2 Agustus 2020 kemarin.
Dia kemudian membandingkan Kondisi Indonesia dulu dengan saat ini terkait sektor ekonomi.
Kata dia, mantan presiden adalah orang tua diterbitkan atau keuangan negara. Saat ini kata dia, presiden yang mengatur tentang uang.
Mengubah kata dia, negara menjadi bangkrut dan tergadaikan. Oleh karena itu, dia berharap segera ada perubahan yang terkait dengan kondisi tersebut.
"Dahulu Presiden yang mengendalikan Negara, sekarang Uang yg disetujui Presiden. Negara Bangkrut. Tanda Kuasa Uang Dunia Genggam, Indonesia Tergadai. Butuh Perubahan," kicaunya lagi.
Biasanya Jokowi tdk birokratis & formalistik. Kini Formal. Secara de facto Presiden itu Sri Mulyani (Penguasa Uang). Dahulu Presiden yg mengendalikan Negara, sekarang Uang yg mengatur Presiden. Negara Bangkrut. Tanda Kuasa Uang Dunia Genggam, Indonesia Tergadai. Butuh Perubahan. pic.twitter.com/kQqjnBwpHo
— NataliusPigai (@NataliusPigai2) August 2, 2020
Seperti diketahui, secara akumulatif, jumlah utang luar negeri Indonesia per Mei 2020 telah mencapai 404,7 miliar dolar AS.
Namun, dari jumlah itu, setengahnya adalah merupakan utang sektor swasta.
Utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat 404,7 miliar dolar AS pada akhir Mei 2020.
Terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) 194,9 miliar dolar AS dan utang sektor swasta (termasuk BUMN) 209,9 miliar dolar AS.
ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,8 persen (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9 persen (yoy).
Pertumbuhan itu dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta.
Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan ULN berdenominasi rupiah, kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/7/2020).
Onny menjelaskan, ULN pemerintah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, di mana posisinya pada akhir Mei 2020 tercatat 192,1 miliar dolar AS atau tumbuh 3,1 persen (yoy).
Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus modal masuk pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik, serta terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN sehingga biaya utang pemerintah dapat ditekan.
"Pengelolaan utang luar negeri pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititikberatkan pada upaya penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," katanya seperti melansir antara.
Sektor prioritas tersebut, katanya, mencakup:
- sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4 persen dari total ULN pemerintah),
- sektor konstruksi (16,4 persen),
- sektor jasa pendidikan (16,3 persen),
- sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen),
- serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6 persen).
Sementara ULN swasta meningkat didorong ULN perusahaan bukan lembaga keuangan.
ULN swasta pada akhir Mei 2020 tumbuh 6,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya 4,4 persen (yoy).
ULN perusahaan bukan lembaga keuangan meningkat sebesar 8,9 persen (yoy), di tengah kontraksi ULN lembaga keuangan 0,8 persen (yoy).
Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta, adalah:
- sektor jasa keuangan dan asuransi,
- sektor pertambangan dan penggalian,
- sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA),
- dan sektor industri pengolahan.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Onny.
Menurut dia, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2020 sebesar 36,6 persen, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,2 persen.
Meskipun meningkat, katanya, struktur ULN Indonesia tetap diperbaiki oleh ULN. Panjang naik 89,0 persen dari total ULN.
Onny mengatakan dalam rangka mendukung struktur agar ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam meningkatkan pembangunan ULN, mendukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Komentar