Din Syamsuddin & Para Tokoh Kompak Sebut Kiblat Bangsa Kini Melenceng

Jakarta, law-justice.co - Sejumlah tokoh dan negarawan seperti mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, akademisi Rocky Gerung hingga mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu serta sejumlah ulama dan habaib menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin tegas menyatakan bahwa semuanya bersepakat Indonesia sedang karam.

Oleh karenanya kata dia, saat ini Indonesia membutuhkan gerakan dari kelompok tertentu untuk bisa bangkit kembali.

“Kita bersetuju dan bersepakat kapal besar Indonesia telah goyang dan hampir karam. Maka perlu anak-anak bangsa bangkit bersama untuk penyelamatan,” ujarnya dalam acara tersebut.

Kata dia, menyelamatkan Indonesia adalah menyelematkan jutaan mulut yang butuh makan, karena mereka tidak lagi punya apa-apa untuk dimakan.

Termasuk lanjut dia, menyelematkan jutaan keluarga yang menderita karena kepala keluarga terpaksa berhenti bekerja dan harus berada di rumah, sementara kebutuhan bersama keluarga sangat tergantung kepada penghasilan hari itu.

Selain itu, jutaan anak-anak bangsa generasi masa depan yang tidak dapat belajar secara normal juga harus diselamatkan.

Ini karena mereka harus belajar secara daring, sementara mereka kekurangan bahkan ketiadaan pulsa dan negara tidak hadir untuk melindungi dan membantu mereka.

“Menyelematkan Indonesia adalah menyelematkan bangsa ini dari praktik korupsi kolusi nepotisme yang masih merajalela bahkan lingkaran terdekat oleh kekuasaan itu sendiri,” tegasnya.

Dia menambahkan, Indonesia juga perlu diselamatkan dari oligarki, kleptokarasi, politik dinasti yang melabrak UU dan melanggar konstitusi UUD 1945.

"Masih ada sederet lagi apa yang dapat kita katakan dan saya merasa kehilangan dan kekurangan kata-kata dan frasa untuk mengungkapkannya. Dari apa yang selama ini secara sungguh-sungguh dari hati saya sampaikan bahwa kiblat bangsa ini telah melenceng. Bahwa cita-cita nasional telah dikangkangi dan dibangkangi" ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh dan negarawan menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Din Syamsuddin mengatakan, koalisi ini adalah gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. KAMI, kata dia, terdiri dari berbagai tokoh.

"KAMI, pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia," ujarnya saat deklarasi.

Menurut Din, masih banyak tokoh lain yang mendukung KAMI tapi belum bisa hadir. Misalnya Gatot Nurmantyo, Rachmawati Soekarnoputri hingga Rizal Ramli. Ia mengatakan, tokoh-tokoh ini bakal hadir dalam acara KAMI selanjutnya.

"Saya yakin ormas-ormas Islam juga bersepakat, belum ada yang mewakili, mungkin saya sebagai ketua Wantim MUI begitu pula ormas atau majelis agama lain semuanya tadi pagi menghubungi," ucapnya.

Disisi lain, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyoroti berbagai masalah yang ada di Indonesia. Ia mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN.

Said berharap BUMN dapat menyelamatkan Indonesia, dan bukan untuk kepentingan kekuasaan semata.

"Saya hanya berharap para birokrat profesional teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia karena Anda tanggung jawabnya sangat besar. Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat kerja masing-masing," ucapnya.

Kata dia, saat ini arah pembangunan Indonesia sudah tak sesuai dengan tujuan awal yang ada. Untuk itu, ia berharap seluruh pihak dapat bekerja secara profesional.

"Saya tahu teman-teman saya di birokrat dan BUMN mereka juga merasa sudah capai terlalu beloknya arah pembangunan negara ini dari cita-cita sebenarnya. Jadi imbauan saya para birokrat, para guru, para profesional jadilah penegak kebenaran dan bukan penuntut kebenaran dari keinginan kekuasaan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, pembentukan KAMI dilakukan lantaran pemerintah dianggap belum dapat memenuhi seluruh hak konstitusional masyarakat.

Yaitu kata dia, melindungi, mencerdaskan, hingga mensejahterakan bangsa.

"Negara abai melaksanakan tugasnya karena kalau kita sudah terlindungi kita sudah cerdas kita sudah sejahtera maka tidak perlu lagi orang turun ke jalan. Tidak perlu lagi orang buat KAMI lagi dan sebagainya," ucap Refly.

"Tetapi karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri tentu dengan jalan yang konstitusional juga," imbuhnya.

Apalagi, kata Refly Harun, apabila pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul yakni partisipasi masyarakat.

"Dalam sejarahnya kadang-kadang tidak setiap penguasa ataupun pemerintah itu mampu menjalankan tugas konstitusionalnya, karena itu, kemudian harus ada alternatif lain. Nah alternatif lain salah satunya adalah partisipasi warga masyarakat," tegasnya.