Jika Bukan soal Promosi Jabatan, Mahfud Harus Kejar Buronan Kakap Lain

Minggu, 02/08/2020 10:13 WIB
Mantan Ketua MK, Mahfud MD. (eramuslim)

Mantan Ketua MK, Mahfud MD. (eramuslim)

Jakarta, law-justice.co - Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti kembali melontarkan kritikan pedas terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi, khususnya terhadap Menko Polhukam, Mahfud MD.

Kata dia, meski pengejaran terhadap buronan kelas kakap, Djoko Tjandra telah selesai, banyak anggapan muncul bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari upaya Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk promosi jabatan menjadi kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.

Oleh karena itu kata dia, demi menepis anggapan tersebut, dia menyarankan agar Menko Polhukam Mahfud MD untuk berperan lebih menonjol.

Sebagai informasi, terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali itu telah ditangkap di Malaysia pada Kamis malam (30/7) lalu.

“Agar kasus Djoko Tjandra tak dilihat semata promosi Komjen Sigit jadi kapolri. Maka Menko Polhukam Prof Mahfud MD harus jadi navigator kejar puluhan buronan perampok uang negara,” kicaunya di twitter, Minggu 2 Agustus 2020.

Menurutnya masih banyak buron kakap yang harus ditangkap pemerintah. Khususnya dalam kasus megaskandal dugaan korupsi yang besar.

“Segera tangkap dan ekstradisi Sjamsul Nursalim, Honggo Wendratmo, dan lain-lain,” tutupnya.

Sebelumnya, selain Djoko Tjandra, beberapa nama buronan kelas kakap yang hingga kini masih belum tertangkap. Diolah dari berbagai sumber, mereka diantaranya:

1. Harun Masiku

Calon anggota legislatif (Caleg) PDI Perjuangan ini ditetapkan tersangka kasus suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Suap dilakukan agar bisa menjadi anggota DPR Pergantian Paruh Waktu (PAW), menggantikan anggota DPR PDIP terpilih yang meninggal dunia bernama Nazarudin Kiemas.

Harun diketahui kabur ke luar negeri. Namun, pada 7 Januari 2020, dia sempat terekam kamera CCTV Bandara Soekarno-Hatta.

2. Eddy Tansil

Sejak 1996, buronan pembobol uang negara melalui kredit Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) melalui perusahaan Golden Key Group (GKG) belum tertangkap.

Atas perbuatannya tersebut, Pemerintah RI mengalami kerugian sebesar Rp1,3 triliun. Dia dihukum hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp30 juta dan uang tebusan sebesar Rp500 miliar.

3. Hiendra Soenjoto

Sejak 14 Februari 2020 yang bersangkutan tak pernah memenuhi panggilan penyidik, sejak ditetapkan tersangka pada Desember 2019.

Hiendra diduga sudah kabur sejak empat hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, Hiendra diduga telah menyuap Nurhadi sebesar Rp33,1 miliar melalui Rezky untuk memenangkan perkara perdata kepemilikan saham PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT).

4. Samin Tan

Samin Tan adalah pemilik PT Borneo Lumbung Energy dan Metal yang masuk daftar DPO KPK pada 6 Mei 2020.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pada 15 Februari 2019, Samin Tan tak kunjung memenuhi panggilan penyidik.

Dalam kasus ini, Samin Tan diduga memberikan suap senilai Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih untuk proses pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT).

5. Izil Azhar

Mantan Panglima GAM Wilayah Sabang Izil Azhar atau Ayah Marine ditetapkan DPO KPK pada 26 Desember 2018.

Izil merupakan tersangka kasus gratifikasi bersama mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Dalam perkaranya, Izil dan Irwandi Yusuf diduga menerima gratifikasi sebesar Rp32,4 miliar untuk pembangunan Dermaga Sabang.

6. Sjamsul Nursalim dan Itjih

Pasutri Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim merupakan tersangka kasus korupsi BLBI dan masuk ke DPO KPK pada 30 September 2019.

Keduanya ditetapkan tersangka BLBI sejak 10 Juni 2019. Selama proses penyelidikan, KPK sudah dua kali memanggil pasutri itu, namun keduanya mangkir.

Sjamsul dan Itjih diduga merugikan keuangan negara hingga Rp4,8 triliun.

 

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar