Soal Pelarian Djoko Tjandra, Mahfud MD: yang Lindungi Harus Dipidana

Sabtu, 01/08/2020 15:26 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (swarnanews.co.id)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (swarnanews.co.id)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan aparat penegak hukum akan menelisik siapa pun yang turut serta dalam skandal terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Ia menegaskan pemerintah tak main-main dalam mengusut kasus Djoko Tjandra.

"Tahun 2009 kita sudah dikerjai oleh mafia hukum, sebab Djoko Tjandra bisa tahu akan divonis 2 tahun dan lari sebelum hakim mengetokkan palu. Siapa yang memberi karpet kepada dia saat itu sehingga bisa kabur sebelum hakim mengetukkan vonisnya? Limbah mafia ini sudah lama ada, perlu kesadaran kolektif," ujar Mahfud, dilansir dari Merdeka.com, Sabtu (1/8/2020).

Mahfud memastikan, hukuman Djoko Tjandra bisa lebih besar jika nantinya ditemukan adanya tindak pidana lain yang dilakukan Djoko Tjandra. Djoko Tjandra sengaja ditahan di Rutan Bareskrim untuk memudahkan Polri menelusuri pidana lain.

Djoko Tjandra berhasil diseret Bareskrim Polri dari Kuala Lumpur, Malaysia. Djoko Tjandra ditahan selama 2 tahun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Djoko Tjandra tidak hanya harus menghuni penjara 2 tahun. Karena tingkahnya dia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama," katanya.

Mahfud menambahkan, dugaan tindakan Djoko Tjandra yang bisa dipidana adalah penggunaan surat palsu, dan dugaan suap terhadap pejabat di pemerintah yang membantu memuluskan Djoko Tjandra keluar masuk Tanah Air.

"Dugaan pidananya, antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya. Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini," jelasnya.

(Hendrik S\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar