Gerindra: Kebijakan Nadiem Makarim Bikin Gaduh!

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra, Ali Zamroni menyebut Program Organisasi Penggerak (POP) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah membuat gaduh di tengah masa pandemi dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) seperti saat ini.

Terlebih kata dia, saat tiga organisasi besar yang berjasa bagi dunia pendidikan di Indonesia, yakni Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan PGRI telah menarik diri dari POP.

"Cukup ironi saat ini ada 3 organisasi besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dalam Program Organisasi Penggerak yaitu NU, Muhammadiyah dan PGRI. Yang kita telah ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di Indonesia sejak lama, dan informasi bahwa tidak lolosnya beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU dan lain lain," katanya dalam keterangan tertulis, Senin 27 Juli 2020 kemarin.

Kata dia, seharusnya bukan NU, Muhammadiyah dan PGRI yang menarik diri dalam program Menteri Nadiem tersebut.

"Mestinya yang malu dan mengundurkan diri dari program ini yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, bukan NU, Muhammadiyah dan PGRI," tegasnya.

Meski begitu, dia juga memberikan apresiasi atas adanya POP yang bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Ali pun meminta agar badan independen SMERU yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam POP tersebut bersikap transparan mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos dalam POP.

“Kami apresiasi SMERU telah melakukan evaluasi dan sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi yang tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa," ujarnya.

Ia berharap POP tetap diteruskan dan alokasi anggarannya dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria tertentu.

Selain soal POP, Ali juga menyoroti kegaduhan lain yang timbul selama Kemendikbud dipimpin Nadiem. Ia mengaku tidak kaget dengan kegaduhan yang dibuat Nadiem saat ini, karena sejak dilantik sampai dengan sekarang banyak sekali kebijakan Nadiem yang kontroversi.

Kebijakan kontroversi itu, disebut Ali, seperti penghapusan nomenklatur pendidikan masyarakat dan kesetaraan, dimana terjadi demonstrasi dari pegiat pendidikan non formal yang seakan dinomor duakan.

Kemudian soal kontroversi membayar iuran sekolah melalui Gopay, dan kerjasama Kemendikbud dengan Netflix, kebijakan pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerjasama (SPK), dan aksi mahasiswa di masa pandemi ini karena menuntut keringanan UKT.

Atas semua kegaduhan itu, Ali menyarankan supaya para pejabat di lingkungan Kemendikbud harus dievaluasi.

"Karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, jangan sampai adanya titipan dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan," tegasnya.