Pegiat HAM Nilai Jokowi Gagal Tertibkan Menterinya Sesuai Tupoksi

Jakarta, law-justice.co - Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kecewa dengan Presiden Joko Widodo lantaran tidak bisa menertibkan para menterinya untuk berjalan sesuai koridor alias sesuai tugas pokok fungsinya (Tupoksi). Bahkan, tokoh Papua ini menilai tindak tanduk kinerja para menteri tidak proporsional.

Konteks dari kritikan Pigai ialah mengenai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang tiba-tiba ikut bicara soal soal rancangan undang-undang cipta kerja (RUU Ciptaker).

"Para Menteri tidak bisa bedakan `Menteri Portopolio or Menteri Tanpa Portopolio`?. Jokowi gagal tertibkan Mahfud dan menteri-menteri yang bicara bukan tupoksinya," cuit Natalius Pigai, dilansir dari Rmol.id, Selasa (28/7/2020).

Diketahui, Mahfud MD bicara soal RUU Ciptaker dalam sebuah wawancara eksklusif dengan televisi swasta nasional, dengan menyebut draf regulasi tersebut dimaksudkan untuk membasmi budaya suap. Dia menuturkan, Indonesia memiliki regulasi yang rumit, sehingga RUU Ciptaker diciptakan untuk merampingkan regulasi demi memudahkan investasi dan untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Namun, menurut Pigai, budaya KKN bisa hilang bukan hanya karena RUU Ciptaker, tapi juga dari kebijakan yang tegas dari Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yakni Presiden Joko Widodo.

"RUU Ciptaker itu membuka kesempatan berusaha dan bekerja. Lain! Suap hilang jika janji palsu Jokowi online sistem terwujud efektif!," demikian Natalius Pigai mengakhiri cuitannya.