Maju di Pilkada Kediri, Anak Pramono Anung Tak Peduli Politik Dinasti

Jakarta, law-justice.co - Tak hanya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, ternyata putra Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramono juga maju pada Pilkada 2020. Sama seperti Gibran dia juga diusung oleh PDIP untuk menjadi Calon Bupati Kediri.

Sangat kental dengan politik dinasti, dia mengaku tak peduli dengan kritikan tersebut.

"Jadi kalau kaitannya dengan politik dinasti, maka akan menjadi sebuah keniscayaan kalau saya mensyukuri bahwa saya terlahir sebagai anak seorang Pramono Anung. Tapi juga akan menjadi sebuah beban, kalau saya terlahir sebagai anak seorang Pramono Anung. Karena apapun itu, jika saya berhasil orang akan menganggap saya `jelas saja Dhito kamu berhasil, kamu anaknya Pramono Anung`," katanya seperti dikutip dari detikcom, Jumat (24/7/2020).

"Kalau gagal, `kamu sangat bodoh sekali Ditho, kamu anaknya Pramono Anung`. Hal-hal seperti ini yang saya rasa tidak perlu terlalu dipusingkan. Saya lebih fokus apa saja sektor-sektor yang bisa didalami untuk dibawa ke Kabupaten Kediri," tambahnya.

Dhito mengaku sudah kebal dengan anggapan politik dinasti itu. Menurutnya, ia kini tak lagi memusingkan anggapan itu dan memilih fokus pada gagasan yang akan ditawarkannya untuk berkompetisi di Pilkada Kediri.

"Jadi kalau kaitannya dengan politik dinasti, saya bukan orang yang.. terus terang saya sudah kebal, karena dari lahir sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Jadi sekarang saya lebih mendalami sektoral. Kalau orang bicara seperti itu, saya cenderung tidak menanggapi, saya cenderung menyampaikan dengan gagasan-gagasan yang saya miliki," ujarnya.

Dhito mengaku sudah dikaderisasi sejak kecil karena sejak dulu sering mendampingi ayahnya dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melakukan kunjungan ke daerah pemilihan. Karena itulah, Dhito memilih menerima rekomendasi PDIP untuk maju dalam Pilkada Kediri.

"Kenapa kok saya akhirnya terjun ke politik itu karena sebenarnya tanpa disadari saya sudah dikaderisasi sejak masih usia 6 atau 7 tahun, seperti tadi disampaikan Pak Sekjen, saya betul-betul mendampingi Bapak (Pramono) dan Pak Sekjen keliling dari satu dapil ke dapil lain, memang jadi hal seperti ini bukan hal yang asing," ujar Dhito.

"Sehingga pada akhirnya saya pada saat itu diminta oleh DPP PDI Perjuangan untuk melakukan regenerasi dalam pemerintahan Kabupaten Kediri. Karena memang sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum pada saat penyerahan rekomendasi gelombang pertama, kalau tidak salah di sana beliau menyampaikan bahwa PDI Perjuangan ini membutuhkan regenerasi. Maka dari itu saya sadar diri, apapun itu, saya ini kader partai, petugas partai, dan saya harus taat pada perintah Ibu Ketua Umum," imbuhnya.

Namun demikian, Dhito mengaku awalnya sempat ragu dan meminta waktu sebelum akhirnya memutuskan untuk maju. Menurutnya, jika dirinya menjadi kepala daerah, manfaat yang bisa dibagikan kepada masyarakat akan lebih besar dibandingkan jika dia menjadi pengusaha seperti saat ini.

"Jadi saya tekankan lagi, awalnya memang saya ini diminta oleh DPP PDI Perjuangan, namun apa pun permintaan itu juga tidak serta merta saya iyakan karena ini bukan keputusan yang mudah. Pertama saya masih berusia 28 tahun, dan saya juga masih merintis karier di Jakarta. Akhirnya saya meminta waktu pada saat itu kepada Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen untuk melakukan istikharah di Kabupaten Kediri," jelasnya.

"Jadi saya muter selama beberapa bulan itu saya turun mulai dari buruh tani, buruh pasar, dan sebagainya, saya temui mereka, dan setelah saya bertemu dengan mereka maka saya mendapat semacam hidayah bahwa apa yang saya dapatkan di Jakarta itu bisa saya kontribusikan kepada Kabupaten Kediri," tuturnya.

Lebih lanjut, Dhito berpesan kepada generasi milenial untuk tidak takut terjun ke dunia politik. Menurutnya, anak muda perlu bersama-sama membangun Indonesia.

"Seperti Pak Presiden sampaikan, pemuda itu genuine, asli, original, dan tidak ada conflict of interest. Ini hal yang harus dijaga dan harus kita bangun bersama, terutama generasi milenial harus menjaga ini. Jangan sampai nanti ada berita di TV bahwa kepala daerah yang masih usianya muda tertangkap operasi tangkap tangan, maka itu akan menghancurkan dan merusak hati masyarakat Indonesia terutama," tutupnya.