Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Jokowi Harus Cabut Status WNI Djoko Tjandra

Kamis, 23/07/2020 20:35 WIB
Buronan Djoko Tjandra. (Liputan6)

Buronan Djoko Tjandra. (Liputan6)

law-justice.co - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut status kewarganegaraan buron Djoko Tjandra. Lantaran, yang bersangkutan telah memiliki pasport dari Papua Nugini.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, hari ini pihaknya mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi agar status WNI Djoko Tjandra dicabut. Pencabutan status WNI dinilai sangat penting untuk membekukan aset-aset Djoko Tjandra di Indonesia.

"Status WNI harus dicabut karena telah memiliki Warga Negara Papua Nugini dalam bentuk Pasport atas nama Joe Chan yang akan berakhir 2023. Hal ini sesuai UU No 12 tahun 2006 Pasal 23 Ayat 8 berbunyi, Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya," kata Boyamin dalam siaran pers yang diterima redaksi.

MAKI yakin bahwa buron kasus pembobolan Bank Bali itu kini memiliki KTP Elektronik baru karena bisa keluar masuk Indonesia.

"Joko Tjandra bukan hanya urus PK di Pengadilan, namun megurus aset dan sahamnya dalam bentuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) dari perusahaan-perusahaannya yang selama ini tidak bisa dilakukan karena berada di luar negeri dan tidak memiliki KTP," ujar dia.

Jika status WNI Djoko Tjandra dihapuskan, menurut Boyamin, dia akan menyerahkan diri demi menyelamatkan aset dan perusahaan.

"Pemerintah kita harus berani melakukan sandera bekukan aset Joko Tjandra untuk memaksanya pulang dan bersedia menjalani hukuman penjara 2 tahun," ucap Boyamin.

(Januardi Husin\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar