Ini 3 Alasan Prabowo Batalkan Kontrak Proyek Alusista Rp 50 Triliun

Jakarta, law-justice.co - Belum lama menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sudah membuat sebuah gebrakan yang dapat menyelamatkan keuangan negara dari para koruptor. Hal itu pertama kali diungkapkan oleh adik kandung Prabowo yang juga menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Dia mengungkapkan bahwa Prabowo berhasil membatalkan kontrak senilai Rp 50 triliun.

Apa yang disampaikan Hashim sama juga dengan yang disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR dari Partai Gerindra, Andre Rosiade. Dia lantas menjelaskan beberapa alasan Prabowo membatalkan proyek tersebut.

Pertama kata dia karena terindikasi ada korupsi di dalamnya. Hal itu seperti disampaikan Hashim dimana Prabowo menegaskan tak ingin terlibat dalam korupsi. Maka itu, Prabowo membatalkan kontrak-kontrak tersebut.

"Dia batalkan tidak mau, dia bilang ke saya, `Saya tak mau terlibat korupsi, ini kontrak-kontrak korup saya tidak mau terlibat`. Saya kaget, saya dengar menteri keuangan juga kaget," ujar Hashim saat membahas masalah ekspor lobster seperti dikutip dari video Youtube, Senin (20/7/2020)..

"Saya hitung-hitung kursnya waktu itu Rp 50 triliun, Rp 50 triliun dia tidak mau tandatangani ia batalkan uang itu dikembalikan ke Menteri Keuangan," sambung Hashim.

Alasan kedua adalah alutsista tersebut kemahalan dan tak cocok di Indonesia. "Sehingga beliau membatalkan pembelian itu Rp 50 triliun," ungkapnya.

Dan alasan ketiga adalah bisa menimbulkan kebocoran uang negara. Andre Rosiade tak memaparkan secara rinci alutsista apa saja yang dibatalkan. Meski demikian, dia mengatakan, dari awal Prabowo berkomitmen untuk menghentikan kebocoran anggaran negara.

"Kita semua tahu Pak Prabowo dari dulu punya komitmen membantu Pak Jokowi, pertama Indonesia tetap bersatu. Kedua membantu pemerintahan sukses dalam tujuan pemerintah. Ketiga komitmen Pak Prabowo menghentikan kebocoran-kebocoran anggaran negara," tutupnya.