Bikin Malu, Jokowi Harus Bisa Pulangkan Djoko Tjandra dari Malaysia

law-justice.co - Apa yang telah dilakukan buron kelas kakap Djoko Soegiarto Tjandra beberapa waktu belakangan dinilai telah mempermalukan sistem keamanan nasional Indonesia. Diyakini berada di Malaysia, Presiden Joko Widodo didesak memulangkan Djoko Tjandra lewat jalur lobi diplomasi antar negara.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Berdasarkan keterangan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, tidak diragukan lagi bahwa buron dalam kasus pembobolan Bank Bali itu kini tinggal dengan aman di Negeri Jiran.

"Pada bulan Oktober 2019 seorang lawyer Indonesia bersama kliennya telah bertemu dengan Joko Tjandra di lantai 105 gedung Signature 106 komplek Tun Razak Echange Malaysia dalam rangka menawarkan apartemen milik klien tersebut kepada Djoko Tjandra," ujar Boyamin, Minggu (19/7/2020).

Hanya saja, selama ini proses pemulangan Djoko Tjandra melalui jalur ekstradisi gagal dilakukan oleh mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. MAKI meyakini, yang bersangkutan mendapat perlindungan khusus dari mantan PM Malaysia Nazib Razak.

Jika Presiden Jokowi mau menggunakan jalur lobi diplomasi dengan PM Malaysia yang baru, Muhyidin Yassin, Tjoko Tjandra diyakini bisa dipulangkan ke Indonesia. Mengingat, Jokowi cukup memiliki hubungan baik dengan PM Muhyidin Yassin.

"Proses pemulangannya akan sulit jika tidak melibatkan diplomasi tingkat tinggi antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyidin Yassin. Segala upaya oleh aparat telah gagal sehingga Presiden Jokowi harus bertindak untuk menangkap dia," ucap Boyamin.

Djoko Tjandra buron sejak tahun 2009 dan dikabarkan telah berpindah-pindah tempat. Beberapa waktu lalu dia membuat heboh karena berhasil keluar masuk Indonesia dengan aman untuk mengurus E-KTP dan Pasport. Daftar red notice yang bersangkutan pun tiba-tiba dinyatakan tidak ada. Beberapa oknum kepolisian sudah dipecat terkait kasus tersebut.