Rizal Ramli: Masak Bayar Bunga Utang Aja Mesti Ngutang, Kreatif Lah!
Rizal Ramli, Ekonom Senior (Monitor.co.id)
Jakarta, law-justice.co - Ekonom senior DR. Rizal Ramli kembali melontarkan kritikan pedas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kali ini dia menyoroti soal masalah utang luar negeri yang nyaris menembus Rp 6 ribu triliun.
Dia meyakini banyak cara bisa ditempuh jika para pejabat di negeri ini mau kreatif berpikir dan bertindak dan tidak melulu mengandalkan jurus yang terbukti gagal.
Beragam cara kreatif dan out of the box harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah utang luar negeri yang nyaris menembus Rp 6 ribu triliun.
“Apa iya ndak ada yang bisa dikerjakan untuk mengurangi utang?” kicaunya dalam akun Twitter pribadinya, Minggu (19/7).
Rizal Ramli meminta para pejabat keuangan memeras otak dan tidak hanya bekerja layaknya kasir yang menarik uang untuk kemudian digunakan berbelanja.
“Kreatif dikit lah, jangan kelas kasir doang. Buat bayar bunga utang aja, mesti ngutang, payah ndak tuh?” tegasnya.
Apa iya ndak ada yg bisa dikerjakan untuk mengurangi utang ? Kreatif dikit lah, jangan kelas kasir doang. Buat bayar bunga utang aja, mesti ngutang, payah ndak tuh 😀?
Utang Nyaris Tembus Rp 6.000 Triliun, Ini Saran Rizal Ramli | Republika Online - https://t.co/QXT210tKoR — Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) July 19, 2020
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu tidak hanya mengkritik. Dia turut urun saran dalam mengatasi beban utang negara.
Salah satu sarannya adalah dengan melakukan negosiasi dan renegosiasi atas utang luar negeri. Negosiasi ini bertujuan untuk memotong besaran utang.
Hal itu bukan tidak mungkin dilakukan. Terbukti saat dia menjabat sebagai Menteri Keuangan di eraGus Dur, langkah ini berhasil dilakukan dan mampu mengurangi beban utang Indonesia.
Kala itu, RR melakukan negosiasi dengan Jerman dengan kompensansi Indonesia harus menyediakan lahan untuk konservasi. Kesepakatan potong utang hingga 600 juta dolar AS tercapai dalam pertemuannya dengan Menkeu Jerman.
Sementara Indonesia hanya diminta menyediakan 300 ribu hektare lahan di Kalimantan buat konservasi.
Komentar