Tak Setuju RUU BPIP, PKS: Pancasila Sudah Final, Jangan Mengecoh!

Jum'at, 17/07/2020 13:40 WIB
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini. (satubanten)

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini. (satubanten)

Jakarta, law-justice.co - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan konsep Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR kemarin.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, status RUU BPIP belum jelas apakah baru inisiatif pemerintah atau DIM dari RUU HIP.

"Bagaimana status RUU HIP setelah pemerintah masuk dengan konsep RUU BPIP? Apakah RUU BPIP ini RUU baru atau apa. Apalagi disertai permintaan agar publik tidak lagi mempermasalahkan RUU HIP, sebaliknya memberi masukan RUU BPIP," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat 17 Juli 2020.

Kata dia, pihaknya hanya mendapat informasi bahwa pemerintah akan menyampaikan surat resmi tentang RUU HIP. Ternyata baru diketahui Pemerintah mengajukan konsep RUU BPIP yang subtansinya berasal dari Perpres BPIP.

"Apa urgensinya RUU BPIP ini sehingga khusus diajakukan Pemerintah? Sikap resmi pemerintah terhadap RUU HIP apakah lanjut atau tunda, atau menarik diri? Tentu pimpinan DPR harus menginformasikan kepada Fraksi-Fraksi sebagai representasi lembaga DPR terkait konsep RUU BPIP yang diajukan pemerintah," jelasnya.

Fraksi PKS sendiri tetap meminta pembatalan RUU HIP sebagaimana aspirasi ormas, tokoh, purnawirawan TNI/Polri akademisi, dan masyarakat luas. Seharusnya, pimpinan dewan merespons penolakan luas itu secara arif dan bijaksana. Terlebih urgensi saat ini adalah penanganan pandemik Covid-19.

"Fraksi PKS juga tidak ingin lembaga DPR terkesan mengelabuhi rakyat dengan mengubah judul RUU HIP. RUU HIP dinilai publik bermasalah secara filosofis, yuridis, dan sosilogis yang artinya salah paradigma sejak awal. Maka permintaan untuk didrop atau ditarik dari prolegnas sangat rasional dan tidak perlu ada penggantinya," tegasnya.

Senada Jazuli, Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf juga mengaku tidak sepakat dengan usul pemerintah mengganti Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dia ingin pemerintah dan DPR memastikan dulu nasib RUU HIP. Dicabut sesuai kehendak masyarakat yang menolak atau tidak.

"Persoalan kita ini masih di RUU HIP, belum ke yang lain. Jadi tidak boleh dikecohkan, tidak boleh ada tricky, tidak boleh ada menelikung di tengah jalan. RUU HIP ini harus dipastikan dulu," katanya.

Dia mengatakan RUU HIP masih tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal itu dibuktikan dalam daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang diketok pada Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (17/7).

Dia menyampaikan seharusnya pemerintah dan DPR mencabut dulu RUU HIP. Baru kemudian mengajukan RUU BPIP lewat mekanisme yang berlaku.

"Tidak bisa masuk ke dalam (prolegnas) kalau barang baru. Barang lamanya (RUU HIP) belum dihapus, tiba-tiba masuk baru lagi. Tidak konsisten," ujarnya.

Bukhori menjelaskan bahwa draf RUU HIP telah dikirim DPR ke Presiden. Menurut dia, seharusnya Presiden Jokowi merespons soal RUU HIP yang diajukan DPR terlebih dahulu. Entah itu menolak atau menerima. Baik dengan surat presiden (surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM).

"Kalau pemerintah menawarkan satu DIM, itu pertanyaan saya DIM untuk RUU apa? Kalau pemerintah itu mau menawarkan DIM perbaikan RUU HIP, maknanya dia tidak mendengarkan masyarakat," ujar Bukhori.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mewakili pemerintah untuk menyerahkan konsep RUU BPIP. Konsep itu diserahkan langsung kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/7).

Mahfud bilang RUU ini adalah respons pemerintah terhadap RUU HIP yang menuai polemik. RUU BPIP akan menegaskan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, RUU ini juga mencantumkan Tap MPRS XXV/1966 sebagai konsideran.

Mengenai RUU HIP, sebelumnya Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pemerintah masih memiliki waktu untuk meresponsnya. Oleh karena itu, sejauh ini pemerintah belum mengambil sikap resmi soal RUU HIP yang diusulkan DPR.

 

(Ade Irmansyah\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar