DPR Akan Panggil Instansi Yang Terlibat Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, 14/07/2020 19:46 WIB
Buronan Djoko Tjandra. (Liputan6)

Buronan Djoko Tjandra. (Liputan6)

law-justice.co - Komisi III DPR RI telah menerima dokumen tentang dugaan keterlibatan instansi dalam pelarian Djoko Soegiarto Tjandra, buronan kasus hak tagih Bank Bali. DPR berjanji akan segera memanggil instansi yang disinyalir terlibat dalam kasus pelarian Djoko Tjandra.

"Kami memutuskan memanggil institusi penegakan hukum terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM," kata Ketua Komisi III Herman Hery di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.

Herman Hery mengatakan dokumen yang diserahkan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) masih dalam keadaan tertutup dengan tujuan akan dibuka saat rapat gabungan.

"Kami buka supaya tahu dari institusi mana, siapa yang menandatangani, atas dasar apa dan semua itu bisa kami tanyakan kepada pihak yang hadir dalam rapat gabungan," ungkap dia.

Selain itu, Herman menyampaikan Komisi III segera mengoordinasikan rencana rapat gabungan tersebut dengan pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR akan menyurati pihak yang akan dipanggil.

"Hari ini atau besok pagi paling lambat kami sudah berkirim surat ke pimpinan DPR," ujar dia.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyambut baik langkah yang diambil Komisi III menyikapi polemik Djoko Tjandra. Komisi III dianggap memenuhi harapan rakyat.

"Tampak DPR menjalankan fungsi mengontrol dan mengawasi," kata Boyamin.

Selain itu, Boyamin memastikan kevalidan surat jalan yang diperolehnya. Dia bahkan rela mempertanggungjawabkan data yang diberikan kepada Komisi III.

"Bahwa dokumen itu benar dan saya tidak ingin mempermalukan DPR juga," ujar dia.

(Bona Ricki Jeferson Siahaan\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar