Kudeta Muchdi Pr Pada Tommy Soeharto Disebut Gerakan Inkonstitusional

Selasa, 14/07/2020 09:23 WIB
Muchdi Pr terpilih menjadi Ketua Umum Partai Berkarya hasil Munaslub (sinarharapan)

Muchdi Pr terpilih menjadi Ketua Umum Partai Berkarya hasil Munaslub (sinarharapan)

Jakarta, law-justice.co - Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan pengacara Joko Widodo-Maruf Amin, Fahri Bachmid menyatakan musyawarah Luar Bisa (Munaslub) Partai Berkarya pada 11 Juli 2020 dan penunjukan Muchdi Purwoprandjono sebagai ketua umum merupakan gerakan ilegal.

Pasalnya kata dia, Munaslub Partai Berkarya pada 11 Juli 2020 itu tidak sesuai dengan mekanisme internal partai yang diatur dalam AD/ART.

"Saya tidak membela siapapun. Saya berbicara sesuai kapasitas saya di bidang hukum tata negara. Saya kira Munaslub Partai Berkarya itu adalah upaya untuk mendelegitimasi kepemimpinan DPP Partai Berkarya. Itu tidak sah. Itu melawan hukum dan tidak bisa dibenarkan secara hukum," ujarnya seperti melansir rmol.id, Senin 13 Juli 2020 kemarin.

Kata dia, segelintir atau sekolompok orang yang mengatasnamakan partai apalagi mereka sudah dipecat, mereka tidak bisa menggelar Munaslub.
Dia menegaskan, jika tetap ngotot menggelar Munaslub maka pengurus DPP berhak membubarkan kerena mereka melakukan manuver yang tidak sesuai dengan mekanisme internal partai.

"Makanya langkah pembubaran yang dilakukan pengurus DPP Berkarya itu sudah tepat karena itu dianggap merusak dan menciptakan instabilitas politik dan segala macam," ujarnya.

Kata dia, dalam alam demokrasi tidak diperbolehkan menggunakan cara ugal-ugalan. Menurut dia, menjalankan demokrasi harus sesuai dengan mekanisme dan aturan main.

Dengan begitu lanjut dia, demokrasi yang dijalankan menghasilan demokrasi yang sehat pula. Jika Munaslub hanya bertujuan untuk melengserkan ketum dan mengganti kepengusan yang sah sebuah partai politik, hal itu inkonstitusional.

"Berdemokrasi itu harus dengan cara-cara yang sehat. Kalau dengan cara yang semaunya seperti itu ingin melengserkan kepengurusan tertentu di tengah jalan itu bertentangan dengan kaidah-kaidah demokrasi," jelasnya.

Dia menambahkan, Kemenkumham tidak bisa mengesahkan susunan kepengurusan Partai Berkarya hasil Munaslub yang ditenggarai menyalahi aturan perundang-undangan dan AD/ART partai.

Kata dia, Kemenkumham harus memeperketat syarat-syarat administrasi terkait susunan kepengurusan yang diajukan sekolompok orang yang mengatasnamakan partai.

Kalau tidak memenuhi syarat-syarat administrasi jelas dia, pemerintah melalui Kemenkuham bisa menolak susunan kepengurusan yang diajukan oleh partai politik tersebut.

"Pemerintah sebagai pembina ideologi partai atau pembina politik nasional harus selektif sehinga menolak. Kalau begitu nanti orang bisa seenaknya mengatasnamakan partai lalu pergi mendaftar lalu pemerintah mengakomodir. Itu tidak sehat dalam sistem politik dan hukum nasional kita. Jadi partai itu pemerintah mengesahkan harus sesuai dengan UU 2/2011 tentang perubahan atas UU 2/2008 tentang Partai Politik. Jadi ada syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi secara teliti dan objektif," paparnya.

Disisi lain kata dia, berbahaya jika Kemenkumhan melanggar syarat-syarat administrasi pengesahan partai politik.

Kementerian yang dipimpin Yasonna H. Laoly itu harus menolak dan menyerahkan penyelesaian konflik internal Partai Berkarya pada mekanisme pengambilan keputusan internal partai sendiri.

"Mekanisme penyelesaian konflik internal itu kan diatur dalam UU. Misalnya orang yang terkena dampak pemecatan itu kan ada Mahkamah Partai dan Mahkamah Partai itu diatur dalam UU Parpol bahwa keputusan yang merugikan sekelompok orang dalam kepengurusan partai atau keanggotaan, itu mempunyai hak konstitusional mempersoalkan itu melalui mekanisme internal di Mahkamah Partai. Kalau misalkan Mahkamah Partai mengambil keputusannya tidak adil, itu bisa mengajukan ke pengadilan. Kan begitu prosedurnya," sambungnya.

Selanjutnya kata dia, anggota atau kader Partai Berkarya tidak seharusnya langsung menggelar Munaslub jika mengalami perselisihan seperti pemecatan. Pihak-pihak yang dipecat tersebut seharusnya melalui proses prosedur di Mahkamah Partai.

Menurut dia, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto tidak salah jika menempuh langkah hukum untuk melaporkan pihak-pihak yang menggelar Munaslub Partai Berkarya kepada lembaga penegak hukum.

Karena pihak-pihak yang menggelar Munaslub tersebut sudah dipecat dari susunan kepengurusan partai dan mereka tidak berhak mengatasnamakan partai, menggunakan seragam dan lambang partai.

"Tidak bisa ujug-ujug karena dia sudah dipecat lalu dia membetuk satu gerakan Munaslub lalu menghasilkan sesuatu secara ilegal pula. Tidak begitu kita dalam berdemokrasi, tidak boleh dilegitimasi oleh pemerintah," ucapnya.

 

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar