PDI Perjuangan Berpeluang Tinggalkan Jokowi Jika AHY Masuk Kabinet

Jakarta, law-justice.co - Pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam menilai safari politik yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhir-akhir ini tidak lebih sekadar silaturahmi yang ingin menunjukkan bahwa dialah penerus Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kata dia, safari politik yang dilakukan AHY ini hanya untuk menunjukkan eksistensinya di ranah politik.

“Saya melihat safari politik AHY ke sejumlah tokoh akhir-akhir ini hanya seremoni saja dan ingin menunjukkan jati dirinya semata. Karena, pamor AHY yang masih minim di kancah politik di Tanah Air," ujarnya seperti melansir jpnn.com, Minggu 12 Juli 2020.

Sebagai informasi, AHY akhir-akhir ini gencar melakukan safari politik ke sejumlah tokoh nasional. Seperti bertemu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Sirodj, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Dia menduga ada upaya AHY untuk merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma`ruf Amin, baik secara langsung maupun melalui putri KH Ma`ruf Amin Siti Nur Azizah yang duduk sebagai Wasekjen Partai Demokrat dan Ahmad Syauqi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut dia, langkah Partai Demokrat akan sulit dan akan sia-sia jika berharap menjadi menteri pada koalisi Kabinet Indonesia Maju yang begitu solid menjaga barisan, ada resistensi dari partai pendukung Jokowi.

“Mereka masih merasakan penatnya berjuang untuk menangkan Jokowi-Amin pada Pemilu tahun 2019 lalu. Saya melihat, ada pendekatan ke arah situ baik langsung maupun melalui putra-putri KH. Ma`ruf Amin yang ada di Demokrat dan PKB. Upaya masuk kabinet lewat koalisi partai pendukung akan sangat sulit jadi kenyataan. Saya kira Jokowi tidak akan salah ambil Menteri. Dan, ibu Megawati pun pasti akan lebih waspada kok. Karena bukan tidak mungkin Mega akan meninggalkan Jokowi,” katanya.

Dia menambahkan, orang terdekat di lingkaran Jokowi perlu mengingatkan, bagaimana konstelasi politik ketika Megawati menjadi Presiden dan SBY menjadi Menkopolkamnya.

"Namun, kemudian SBY malah menjadi pemenang pada Pilpres tahun 2004. Saat itu, saya kira ibu Megawati merasa `dikhianati` oleh SBY’ saat itu,” ungkapnya.

Kata dia, bahwa hingga saat ini masih ada keengganan komunikasi politik antara Megawati terhadap SBY. Torehan yang begitu mendalam akibat peristiwa politik masa lampau yang sulit terlupakan.

"Ke depan, Ibu Megawati juga berkepentingan bahkan berkewajiban menjaga kecemerlangan karir politik Puan Maharani, yang sampai saat ini masih on the track. Tentu beliau tidak ingin putrinya yang sudah begitu panjang berjuang dan mengabdi mendapatkan hambatan menuju puncak karier politiknya, dengan kata lain tidak ingin masuk lubang yang sama untuk kedua kalinya.

"Perhitungan saya, jika Jokowi akan mengangkat AHY jadi menteri, itu seperti membesarkan anak macan yang bisa menerkam PDI Perjuangan pada Pilres tahun 2024 mendatang. Upaya AHY masuk ke kabinet akan terganjal kisah 2004 tersebut, dan tentu akan memecah belah parpol koalisi pemerintah," sambungnya.

Dosen Politik Hukum Tata Negara ini menyarankan, jika presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet alangkah baiknya mengambil tokoh dengan latar belakang ekonomi mikro, Koperasi dan UMKM. Yang dibutuhkan saat ini adalah pelaku usaha yang sangat mengerti bagaimana membangun ketahanan ekonomi masyarakat.

Di samping itu, bisa memahami bagaimana Binur dibudidayakan jadi lobster, singkong menjadi tapioka atau getah aren menjadi gula sehat berkualitas dan lain sebagainya.

Jika ini dilakukan kata dia, maka Jokowi akan dikenang sejarah yang memakmurkan rakyat dan memajukan Indonesia.

“Basis pemilih Jokowi kan di situ. Merekalah yang mesti disasar karena sektor tersebut terbukti mampu menjadi penyelamat ketahanan pangan dan ekonomi nasional disaat krisis. Tokoh seperti ini pasti ada di relawan Jokowi yang begitu banyak orang hebatnya," tuturnya.