Para Penikmat Anggaran Kesehatan (Tulisan-II)

Berlomba Menyerap Anggaran COVID-19, Potensi Kebocoran Diabaikan

Sabtu, 11/07/2020 19:30 WIB
Rapid Test Covid-19 gratis dilakukan di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta, Senin (8/6). Ulin Nuha/law-justice.co

Rapid Test Covid-19 gratis dilakukan di Terowongan Kendal, Sudirman, Jakarta, Senin (8/6). Ulin Nuha/law-justice.co

Jakarta, law-justice.co - Berbagai Kementerian dan Lembaga saat ini sedang berlomba untuk menyerap anggaran stimulus penanganan COVID-19 yang sudah mencapai Rp 695,20 triliun. Sinkronisasi data yang bermasalah, ditambah dengan minimnya transparansi penyerapan anggaran, memunculkan banyak spekulasi dan celah korupsi. BPK, KPK, KPPU pun turun tangan mengawasi berbagai praktik culas.

Besarnya dana stimulus penanganan COVID-19 yang terus bertambah setiap bulannya, mencengangkan banyak pihak. APBN terus tergerus sejak Maret lalu, tapi curva pasien COVID-19 tidak kunjung melandai. Setiap harinya terus terjadi peningkatan kasus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di satu sisi, masyarakat kini terbebani dengan tingginya biaya rapid test, PCR, dan Swab mandiri di berbagai rumah sakit swasta.

Salah satu warga masyarakat yang melakukan rapid test mandiri, sebut saja Sahid Muhtar, harus merogoh kocek hingga Rp 200 ribu di sebuah rumah sakit di kawasan Cililin, Jawa Barat. Dia bilang, rapid test diperlukan untuk kepentingan perjalanan kerja ke daerah Palembang, Sumatera Selatan.

Beberapa rumah sakit di kawasan Jawa Barat mematok harga terendah Rp 200 ribu untuk paket rapid test hingga jutaan rupiah untuk paket lengkap perawatan dan fasilitas lainnya.

"Saya rapid test di Jawa Barat Rp 200 ribu, tetapi itu masih lebih murah, kalau di Palembang bisa Rp 300 ribu di rumah sakit swasta," ujarnya dia kepada Law-Justice.co, Jumat (10/7/20)

Kata Sahid, rapid test dijalankan kurang lebih sekitar 15 menit dari mulai awal hingga proses hasilnya.

"Kita dapat hasilnya untuk 14 hari masa berlakunya," ucap dia.


Pemerintah Kota Bekasi menggelar rapid test Covid-19 gratis di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi sejak awal Maret lalu. (Foto: Robinsar Nainggolan/Law-Justice)

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku heran dengan tingginya biaya rapid test dan swab mandiri. Hal itu disebabkan karena sejak awal pemerintah tidak cepat menetapkan harga maksimal, sehingga terjadi komersialisasi harga rapid test dan swab di rumah sakit swasta.

“Sangat membebani masyarakat, khususnya yang akan bepergian,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020).

Bambang mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan, mengingat praktik komersialisasi di rumah sakit swasta semakin marak terjadi.

"Mengingat adanya peluang terjadinya penyimpangan dan komersialisasi tes COVID-19 yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes tersebut," ujar Bambang.

Dia juga merasa heran, kendati sudah ada surat edaran tentang patokan biaya rapid test, yakni Rp 150 ribu, kenyataan di lapangan harga rapid test masih sangat mahal.

"Saya juga bingung rapid test kan dari pemerintah, anggaran dari pemerintah besar, tapi kenapa masih besar biaya rapid test," ujar dia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merinci pembagian dana penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,20 triliun sebagai berikut: Rp 87,55 triliun untuk penanggulangan kesehatan; Rp 203,90 triliun untuk perlindungan sosial; Rp 120,61 triliun untuk insentif usaha; Rp 123,46 triliun untuk UMKM; Rp 53,57 triliun untuk pembiayaan korporasi; serta Rp 106,11 triliun untuk sektoral kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Sengkarut Penyerapan Anggaran Kesehatan COVID-19

Pengamat ekonomi Anthony Budiawan mengatakan, besarnya anggaran stimulus COVID-19 yang membuat pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang bersifat genting, salah satunya Perppu No 1 tahun 2020 yang kini sudah menjadi UU No. 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara di Masa Pandemi COVID-19.

“Secara keuangan sebetulnya tidak ada kegentingan karena neraca perdagangan kita pada Quartal I cukup baik. Tapi yang menyedihkan adalah realisasi anggaran kesehatan, baru terealisasi sebesar 1,54 persen padahal anggaran telah dinaikkan dari Rp 75 triliun menjadi Rp 87,5 triliun,” kata Anthony beberapa waktu lalu dalam seminar ‘Menggugat UU No. 2/2020 tentang Penetapan APBN Inkonstitusional, Pro Korporasi dan Berpotensi Abai terhadap Rakyat Jelata’.

Menurut dia, minimnya serapan anggaran itu yang menyebabkan melambungnya harga rapid test dan swab tes mandiri di beberapa Rumah Sakit swasta.

“Sayangnya, DPR sekarang tidak lagi memiliki fungsi anggaran atau sudah tak berdaya apa-apa," ujar dia.

Minimnya serapan anggaran itulah yang membuat Presiden Joko Widodo berang dalam rapat koordinasi dengan para menteri, 18 Juni lalu. Salah satu yang disentil Jokowi adalah Kementerian Kesehatan karena dinilai lamban dalam menyerap anggaran yang sudah tersedia.Grafis Aliran Dana Covid-19 (Grafis : Kris/Law-Justice)

Dalam laporan realisasi anggaran COVID-19 pada pertengahan Juni lalu, Kemenkeu membenarkan bahwa serapan anggaran di beberapa bidang memang masih sangat minim. Pada bidang kesehatan baru terserap 1,54 persen, perlindungan sosial sudah terserap 28,63 persen, insentif dunia usaha 6,8 persen, UMKM 0,06 persen, dan penyerapan Pemda 3,65 persen.

Penyerapan di bidang kesehatan memang menjadi sorotan karena terkait langsung dengan penanggulangan dan penanganan pandemi. Dalam rapat kerja yang digelar secara tertutup antara Komisi IX DPR RI dan Kemenkes, Senin (29/6/2020), Kemenkes membela diri bahwa besaran anggaran yang mereka kelola sebetulnya tidak mencapai Rp 87,55 triliun, sebagaimana yang disebutkan Presiden Jokowi. Kemenkes sempat mengajukan anggaran Rp 54,56 triliun, tapi hanya Rp 25,73 triliun yang disetujui oleh Kemenkeu.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan, dari total jatah Rp 25,73 triliun tersebut, yang sudah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah Rp 1,96 triliun. Kemenkes mengklaim sudah menyerap dan merealisasikan anggaran tersebut sebesar 17,6 persen dengan rincian Rp 317, 19 miliar untuk insentif tenaga kesehatan pusat dan Rp 14,1 miliar untuk santunan kematian.

"Lalu selisih anggaran penanganan COVID-19 di bidang kesehatan di luar Rp 25,75 triliun, yaitu sebesar Rp 61,2 triliun, dikelola oleh Kemenkeu dan juga BNPB," kata Felly, Senin (29/6/2020).

Felly meyakini, terjadi kesalahan informasi dari Kemenkeu tentang rincian besaran anggaran kesehatan untuk Kemenkes.

"Memang ada kesalahan dalam informasi. Entah dari siapa yang ngasih masukan. Karena itu, kami dari Komisi IX tentu harus meluruskan karena dianggap kami enggak bekerja," ucap dia.

Dalam laporan Refocusing Anggaran untuk Penanganan COVID-19 pada 10 Mei lalu, Kemenkeu mengklaim sudah menyalurkan dana yang besar kepada Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 sebesar Rp 2,06 triliun, antara lain untuk penyediaan APD dan alat Kesehatan di rumah sakit sebesar Rp 1,09 triliun serta penggantian klaim perawatan sebesar Rp 975 miliar.

Dalam Konferensi pers secara virtual tentang Percepatan Pencairan Anggaran Kesehatan pada Rabu (8/7/2020), Kemenkeu kembali menjelaskan bahwa serapan anggaran sektor kesehatan sejatinya sudah mencapai 5,12 persen.

"Penyerapan total saat ini dibandingkan total anggaran kesehatan Rp 87,5 triliun sudah sekitar 5,12 persen. Kendala utamanya adalah keterlambatan klaim terutama insentif tenaga kesehatan dan klaim biaya perawatan. Tapi upaya percepatan ada revisi Kemenkes dan PMK dan juga penyediaan uang muka," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

Insentif untuk 166.029 orang tenaga kesehatan sebesar Rp 1,9 triliun sudah disalurkan sebesar Rp 278 miliar. Sedangkan untuk santunan kematian sudah disalurkan Rp 9,6 miliar dari total relokasi anggaran Rp 60 miliar untuk 32 orang.

Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Putut Hari Satyaka menambahkan, penyaluran untuk tenaga medis daerah per 30 Juni 2020 sudah sebesar Rp 58,3 miliar. Dengan dibuatnya mekanisme baru, per 7 Juli 2020 sudah tersalur Rp 1,3 triliun di daerah yang dapat diminta langsung dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) apabila sudah selesai diverifikasi oleh Dinas Kesehatan.

Rawan Penyelewengan, Minim Transparansi
Relokasi dana COVID-19 di sektor kesehatan memang patut menjadi perhatian karena banyak pengadaan barang dan jasa selama kasus Virus Corona terus meningkat. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, lembaga pemerintah di sektor pengawasan harus bekerja ekstra dalam memantau berbagai pengadaan alat seperti rapid test, polymerase chain reaction (PCR), dan Swab Test.

Misalnya pada pengadaan reagen atau bahan kimia yang dibutuhkan untuk mendeteksi Virus COVID-19 pada PCR. Dia menduga, mahalnya biaya tes PCR yang banyak dikeluhkan masyarakat tidak terlepas dari ulah pihak-pihak tertentu yang justru mengeruk untung di tengah pandemi.

"Dugaan itu mungkin saja benar mengingat tarif yang dipatok rumah sakit swasta atau poliklinik yang melayani tes PCR mandiri, disparitas harganya berbeda-beda," kata Rahmad saat dihubungi Law-justice.

Sementara itu untuk pengadaan alat rapid test dia menyebut banyak importir yang bermain dalam menjual kepada pihak rumah sakit dengan harga yang tidak masuk akal.

Dengan adanya ketetapan harga rapid test maksimal dari Kemenkes sebesar Rp 150 ribu akan membuat pihak Rumah Sakit kelabakan, karena sudah banyak stok alat rapid test yang dibeli dengan harga mahal.

"Kemarin ada rumah sakit yang lapor tentang kondisi ini, kasihan mereka. Solusinya mereka harus kembalikan barang tersebut ke importir, kalau tidak laporkan saja importir tersebut," tegas Rahmad.


Grafis celah bancakan dana Covid-19 (Grafis:Kris/Law-Justice)

Dia melanjutkan, dalam situasi krisis seperti saat ini pemerintah harus memastikan bahwa pebisnis tidak mengambil untung secara berlebihan dan memberatkan beban masyarakat.

"Bisnis tentu saja boleh. Tapi biaya tes PCR dan Rapid Test jangan sampai tidak terjangkau. Kasihan masyarakat jadi terbebani," kata dia.

Sayangnya, transparansi tentang penyerapan dana COVID-19 ini menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh masyarakat. Freedom of Information Network Indonesia (FoINI), sebuah jaringan organisasi masyarakat sipil, beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan resmi untuk mendesak pemerintah agar transparan dalam penggunaan uang negara terkait penanganan pandemi.

Koordinator FoINI Ahmad Hanafi mengatakan, penggunaan anggaran negara yang besar sangat berbahaya jika tidak diikuti dengan transparansi. Terlebih lagi, pemerintah telah membuat berbagai regulasi untuk memuluskan semua paket kebijakan terkait penanggulangan COVID-19, seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020, PP Nomor 21 Tahun 2020, kini sudah menjadi UU No. 2 tahun 2020, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020, Keppres Nomor 12 Tahun 2020, dan PP Nomor 23 Tahun 2020.

"Sampai saat ini, pemerintah belum menginformasikan secara rinci mengenai laporan penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19. Ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa badan publik diwajibkan untuk mengumumkan secara berkala laporan keuangannya," kata Hanafi.

Ketertutupan pemerintah mengenai penggunaan anggaran COVID-19 membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi. Terlebih lagi, dalam Pasal 27 UU No. 2 tahun 2020 menyatakan dengan tegas bahwa segala tindakan dan penggunaan anggaran untuk stabilisasi sistem keuangan pada masa pandemi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

"Kami mendesak pemerintah membuat rincian penggunaan anggaran setiap bulannya. Sekurang-kurangnya mencakup penggunaan anggaran untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif pajak atau pemulihan ekonomi," tegas Hanafi.

Manajer Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengatakan, diperlukan sinergi antar kementerian dengan Gugus Tugas COVID-19 untuk mendorong transparansi penyerapan anggaran APBN yang besar.

“Jika 1/3 APBN tahun 2020 digunakan untuk penanganan COVID-19, artinya pemerintah harus mampu membuat sistem akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan serapan yang baru mencapai 1,3 persen ditambah saat ini sudah masuk semester II tahun 2020, artinya pemerintah harus secara tepat guna dan tepat sasaran dalam menggunakan anggaran tersebut,” kata Wawan, Senin (6/7/2020).

Menurut dia, pelibatan masyarakat dalam mengontrol dan memberi masukan kebijakan merupakan hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Pemerintah sudah selayaknya meminta masukan dari masyarakat sipil dalam pengelolaan APBN untuk penanggulangan COVID-19. Salah satunya dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik yang sifatnya medik maupun non-medik, sama sekali belum transparan.

“Dimulai saat pengumuman tender sampai dengan vendor, tidak terbuka. Volume dan kualitas barang dan jasa juga masih sangat terbatas informasinya. Kementerian, Gugus Tugas, dan LKPP harus membuka akses informasi tentang pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat,” tegas Wawan.

Salah satu keganjilan dalam pengadaan barang dan jasa di untuk penanganan COVID-19 misalnya terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam laporan LPSE, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setempat diketahui memroses lelang pengadaan sarung dengan pagu anggaran sampai Rp 2,8 miliar di masa pandemi Corona saat ini.

Ketika dikonfirmasi wartawan, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto, mengaku tidak tahu apa-apa soal lelang pengadaan sarung mencapai Rp 2,8 miliar. Dirinya enggan ditanya lebih jauh oleh wartawan terkait hal tersebut.

Banyak Pengawasan, Belum Ada Temuan?
Sementara itu, Plt. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah membentuk satgas COVID-19 untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam menyerap anggaran pandemi.

"Kami sudah berkorelasi dengan BPKP, Kemendagri, Kemensos, LKPP, dan pemerintahan daerah. Memberi surat-surat anjuran, rambu-rambu pencegahan terkait penyediaan barang dan jasa, termasuk terkait APBD dan lainnya," ujar Ali saat dihubungi Law-justice, Selasa, (7/7/2020).

Lembaga anti rasuah itu membuat poin-poin di mana saja titik kerawanan korupsi terkait penanganan COVID-19, yaitu pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga, dan pendistribusian bantuan sosial.


Gedung KPK RI  (Foto:Ulin Nuha/Law-Justice)

“Kerawanan ini kan berdasarkan evaluasi yang sudah pernah terjadi sebelumnya seperti dalam pengadaan barang dan jasa adalah terjadinya korupsi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan,” jelas Ali.

Terkait pengawalan dana penanganan COVID-19 ini, KPK secara khusus telah menempatkan lima anggotanya untuk mendampingi setiap Gugus Tugas dalam proyek pembelian APD. KPK juga menjalin kerja sama dengan BPK dan BPKP untuk pengawasan dalam bidang pengadaan barang dan jasa, membuat 15 Satuan Tugas yang tersebar di setiap Gugus Tugas dan lima kementerian serta lima koordinator wilayah.

Terkait dengan pemberian sumbangan, lanjut Ali, potensi kerawanan bisa terjadi pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, dan penyelewengan bantuan. Kendati demikian, KPK sampai saat ini belum menemukan indikasi korupsi di sektor tersebut.

"Saya harus cek ulang laporannya. Data terakhir belum ada temuan ya. Kami pastikan di sini masyarakat jika menemukan indikasi korupsi, KPK akan terbuka menerima laporan tersebut," kata Ali.

Ali menegaskan, KPK tidak terpengaruh dengan adanya UU No.2 tahun 2020, di mana pasa 27 dinilai bisa memberikan kekebalan hukum bagi penyelenggara negara yang menggunakan dana COVID-19. Menurut dia, KPK memiliki celah dalam mengukur seberapa jauh itikad baik pihak-pihak terkait.

“Pada pasal tersebut di ayat 1 ada penyebutan, kalau dengan iktikad tidak baik dan tidak sesuai undang-undang, pihak tersebut bisa dituntut,” tegas Ali.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut ada kasus alokasi dana penanganan COVID-19 sengaja diperbesar oleh sejumlah oknum kepala daerah untuk pencitraan pribadi menjelang Pilkada 2020.

“Ada daerah yang (anggarannya) kecil, tapi ada daerah yang justru sangat besar seperti Jember sampai Rp 570 miliar. Usut punya usut ternyata mau Pilkada. Ini jadi perhatian KPK,” kata Firli di Palembang, Kamis (9/7/2020).

Firli mengatakan, dana COVID-19 memang rawan penyalahgunaan menjelang Pilkada serentak yang akan berlangsung pada Desember mendatang. Kepala daerah yang akan bertarung cenderung memanfaatkan momen tersebut dengan sengaja membagi-bagikan Bantuan Tunai seolah-olah bantuan pribadi. Padahal dana Bansos itu bersumber dari APBD dan APBN.

“KPK tidak akan tinggal diam jika ada kepala daerah yang bertindak melawan hukum,” ujar dia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sudah mulai mempersiapkan fokus pada audit anggaran. Menurut Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, audit penggunaan anggaran COVID-19 akan dilakukan pada semester II 2020. Salah satu poin penting dalam audit itu adalah soal insentif tenaga kesehatan.

"Saat ini BPK masih dalam proses pengumpulan data dan informasi atas pencegahan dan penanganan COVID-19 (termasuk anggaran). Pengumpulan data dan informasi antara lain bertujuan dalam mendesain jenis, tujuan, sasaran dan lingkup pemeriksaan yang akan kami lakukan pada Semester II 2020. Terkait insentif tenaga kesehatan menjadi salah satu kegiatan yang menjadi fokus dalam pengumpulan data dan informasi yang sedang kami lakukan," ungkapnya kepada Law-Justice.


Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Foto:Ulin Nuha/Law-Justice)

Sementara itu, lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta agar pelaku usaha tidak mempraktikkan kartel atau kesepakatan menentukan harga eksesif baik secara langsung dan/atau melakukan penimbunan atau penahanan atas produk APD, produk kesehatan lain dan komoditas pangan kebutuhan masyarakat.

KPPU RI akan melakukan tindakan hukum yang tegas apabila dalam proses pendistribusian dan logistik ditemukan upaya-upaya yang merugikan proses penanggulangan bencana tersebut.

Dalam siaran persnya, KPPU berharap pemerintah memberikan solusi bersifat jangka pendek dan terbatas pada upaya mengatasi bencana serta meminimalisir dampak ekonomi dari bencana tersebut.

Oleh sebab itu, di masa mendatang KPPU akan mengedepankan upaya pencegahan, khususnya untuk membantu dan mengadvokasi pemerintah dalam menyiapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha, sekaligus menghimbau pelaku usaha untuk tetap berperilaku bisnis usaha secara sehat.

Gugus Tugas Mulai Ngirit Belanja
Soal anggaran penanganan COVID-19, Yuri menjawab, pemerintah saat ini sedang fokus pada pencegahan. Karena kebijakan sebelumnya yang diambil oleh Gugus Tugas mendapatkan tanggapan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Paradigmanya tidak seperti dulu. Pencegahan yang sekarang dilakukan. Membantu kita agar wajar membelanjakan anggaran," kata Yuri kepada Law-Justice.co, Jumat (11/07/20)

Terkait anggaran sarana prasarana kesehatan, alat kesehatan hingga pengadaan obat pendukung penanganan COVID-19, Yuri sedikit memberikan jawaban. Kata dia, pemerintah sudah melakukan pembelian sarana dan prasarana kesehatan dan alat kesehatan yang akan dibagikan kepada masyarakat dan tenaga medis.

"Pemerintah yang beli Alkes, nanti akan dibagikan ke masyarakat. Pengawasan anggaran KPK dan KPPU itu bagus. Sudah terima hasil," jelas dia.

 

Kontribusi Laporan : Januardi Husin, Yudi Rachman, Ricardo Ronald, Bona Ricki Siaahan

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:



Berita Terkait

Komentar