Ratusan Banser Geruduk Central Park, Minta Kembalikan Hak Ahli Waris

Jum'at, 10/07/2020 08:02 WIB
Ratusan Banser geruduk kawasan Central Park, di Tanjung Duren, Jakarta Barat menuntut pengembalian lahan yang dicaplok pengembang Podomoro Grup (Foto:keluarga ahli waris)

Ratusan Banser geruduk kawasan Central Park, di Tanjung Duren, Jakarta Barat menuntut pengembalian lahan yang dicaplok pengembang Podomoro Grup (Foto:keluarga ahli waris)

Jakarta, law-justice.co - Ratusan Banser Geruduk Central Park, Minta Kembalikan Hak Ahli Waris

Ratusan Banser dan tokoh Nadhatul Ulama (NU) wilayah Jakarta Barat menggeruduk kawasan Agung Podomoro Land, Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta barat atau yang dikenal dengan kawasan Central Park, Kamis (9/7/2020) sore.

Mereka bersama ahli waris lahan Alm Munawar Bin Salbini menuntut perusahaan pengembang milik Trihatma Kusuma Haliman tersebut membayarkan kompensasi lahan yang kini telah menjadi mal dan apartemen.

Menurut Agustina, ahli waris dari Ahli Waris Alm Munawar Bin Salbini pemilik lahan tersebut, pihaknya telah dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam putusan peninjauan kembali (PK) terhadap lahan yang dimasalahkan seluas 12,49 hektar.

"Lahan itu kini telah menjadi apartement mediterania, Mal Central Park dan Mal Neo Soho," ujar Agustina.

Permasalahan antara PT Podomoro Land, PT Tiara Metropolitan Jaya dan PT Tiara Metropolitan Indah dengan para ahli waris ini sudah berjalan selama 19 tahun tanpa ada kejelasan. Dan dalam waktu tersebut, para pengembang belum pernah memenuhi kewajiban yang totalnya mencapai Rp 980 miliar.

Pihak ahli waris pun memberikan ultimatum kepada Agung Podomoro Land untuk segera menunaikan kewajibannya.

"Kalau dalam seminggu engga dibayar kami akan membawa 5.000 banser dan kader NU," tandasnya.

Dalam aksi tersebut, keluarga ahli waris mengaku kecewa karena tidak diizinkan masuk ke lokasi Agung Podomoro akibat jalan masuk ke area  diblokade ribuan petugas keamanan.

Ia pun mempertanyakan kredibelitas aparat penegak hukum yang tidak mau membantu para ahli waris dalam menyelesaikam sengketa lahan yang sudah menang secara mutlak ini.

"Rakyat rangkak sendiri cari keadilan. Rasa kecewa sangat itu luar biasa. Bayar tanah kami. Kan mereka sudah bangun seperti ini. Mereka sudah terima uang," ucapnya.

Sebelumnya, kasus ini bermula saat Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertifikat tanah HGU no. 2457, 2696, 2996 atas nama PT Sinar Slipi Sejahtera beserta turunan dan pecahan-pecahannya atas nama PT Tiara Metropoitan Jaya serta sertifikat no. 2845 yang dipecah menjadi sertifikat HGB no. 227, no. 228 atas nama PT Bank Dewa Rutji beserta turunan dan pecahan-pecahannya atas nama PT Tiara Metropolitan Indah, yang kini dikuasai Agung Podomoro Land.

Padahal status tanah dikawasan Tanjung Duren itu bermasalah. Karena tanah di kawasan itu telah terdaftar sebagai Verponding Indonesia milik ahli waris yang bernama Munawar bin Salbini.

Dan karena itu pula Pengadilan Negeri Jakarta Barat no.350/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR, tanggal 16 Juli 2002 yang diperkuat dengan Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 320PK/PDT/2007, tanggal 17 Desember 2007 dengan jelas menyebutkan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tanah tersebut seharusnya dikembalikan kepada ahli waris.

(Tim Liputan News\Yudi Rachman)

Share:



Berita Terkait

Komentar