Menteri Edhy: Tak Apa Tidak Populer Karena Tak Mau Tenggelamkan Kapal

Kamis, 09/07/2020 19:18 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (monitor)

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (monitor)

Tegal, law-justice.co - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan tak perlu takut kehilangan popularitas hanya karena  tidak mau menenggelamkan kapal pencuri ikan. Edhy mengatakan butuh biaya yang besar menjadi alasan mengapa langkah populer di era Menteri Susi tersebut tidak diambilnya lagi.

Edhy mengatakan hal itu di sela-sela kunjungan kerjanya ke berbagai tempat nelayan di pantai utara Jawa Tengah, Kamis (9/7). Edhy menambahkan dana yang diperlukan untuk satu kegiatan tersebut membutuhkan dana antara Rp 50 - Rp 100 juta. Dia menjelaskan biaya tersebut terdiri dari proses penenggelaman, mencari lokasi tempat, mengumpulkan personel, hingga konsumsi dan logistik lainnya.

Menurut Edhy, kapal tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan. "Kalau punya nilai ekonomi ada kampus-kampus jurusan perikanan yang butuh kapal pelatihan kenapa harus ditenggelamkan? Kan bisa dipakai oleh mereka,” ujar Edhy.

Tapi bukan berarti pengawasan kendor, personil KKP yang ada diseluruh perairan Indonesia terus mengawasinya walau jauh dari hiruk pikuk pemberitaan di media massa. Tercatat, sejak periode Januari - Mei 2020 ada 53 kapal yang ditangkap karena ketahuan tengah mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia, lanjut Edhy yang juga masih tercatat sebagai atlit pencak silat ini.

Edhy mengatakan masih minimnya fasilitas pendidikan pelayaran di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.  Dia memberi contoh kondisi sekolah pelayaran di Makassar sangat memprihatinkan lantaran tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.

Sehingga calon pelaut tidak memiliki kemampuan skill memadai untuk bersaing di dunia kerja. Makanya jangan ditenggelamkan semua, tapi dipakai untuk pelatihan pendidikan laut, sehingga para pelaut kita nantinya sudah siap pakai di pasar kerja, tambah Edhy.

Sebagai Menteri saya harus memikirkan kepentingan semua stakeholder yang ada di KKP, agar semuanya bisa terakomodasi. "Untuk apa saya jadi Menteri dan populer menjadi media darling, tetapi nelayan menjerit tidak dapat nafkah karena tak boleh budidaya lobster,`` tutup Edhy mengakhiri pembicaraan.

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar