RUU HIP Ditolak, Budayawan NU Bela PDIP

Jakarta, law-justice.co - Aksi bakar bendera PDIP oleh masa yang ikut berdemo tolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) pada tanggal 24 Juni 2020 disindir oleh Budayawan Nahdlatul Ulama (NU) Ngatawi Al-Zastrouw. Menurutnya, adanya aksi bakar bendera sebagai bentuk rendahnya pendidikan politik.

"Jangankan memberikan pembelaan terhadap sesama partai yang simbolnya dinista oleh demonstran, bahkan sekadar ucapan simpati dan bela rasa tidak muncul dari partai-partai lain," kata Ngatawi seperti dikutip dari sindonews.

Dia mengatakan ada partai yang ingin ambil untung dari aksi tersebut. Sebab, kata dia sebenarnya hampir seluruh fraksi di DPR menyetujuinya.

Ada Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan PDIP menerimanya, begitu pun dengan PKS. Hanya Fraksi PD yang tak jelas pendapatnya. Nah, RUU HIP merupakan manifestasi dari hak inisiatif DPR, seharusnya seluruh fraksi dan anggota DPR bertanggung jawab memperjuangkannya.

Seharusnya, kata dia, kalau ada penolakan dari masyarakat, maka mestinya seluruh fraksi dan anggota DPR harus bersatu-padu menjelaskan dan mempertahankan RUU HIP. Namun ternyata, alih-alih mempertahankan beberapa fraksi justru balik badan ikut menolak RUU yang telah mereka buat dan usulkan.

"Partai-partai politik seperti cuci tangan terhadap RUU yang telah mereka usulkan. Seolah-olah mereka tidak ikut membuat dan menyetujui RUU tersebut, kemudian tampil di depan publik sebagai pahlawan dengan ikut-ikutan mencerca RUU yang sudah mereka buat dan sepakati," tegasnya.

"Tak hanya balik badan mereka seolah menuding bahwa RUU HIP hanya milik PDIP, produk PDIP bukan usulan lembaga DPR, padahal mereka jelas-jelas ikut membahas, memberi catatan dan mengesahkan dalam sidang parpurna," tutupnya.