Miris! Ketua ProDem: Buronan Tak Ditangkap Tapi Malah Dilayani

Jakarta, law-justice.co - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule mengaku heran dengan tingkah pemerintah Indonesia yang terus mempertontonkan kejenakaan di tengah pandemi covid-19 yang menghancurkan perekonomian rakyat. Dia juga mengaku pemerintah terlalu serius dalam membagi-bagi proyek dan jabatan.

“Saat pendemik dan ekonomi rakyat sekarat, pemerintah malah sibuk bagi proyek dan jabatan,” katanya seperti dikutip dari Rmol.id, Rabu (8/7/2020).

Yang lebih aneh lagi menurut Iwan adalah pemerintah Indonesia yang tak berdaya di hadapan buronan kelas kakap Joko Tjandra. Sebab, terpidana kasus BLBI terkait pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu, bisa dengan mudahnya keluar masuk Indonesia.

Bahkan Djoko Tjandra secara leluasa masuk ke dua kantor institusi pemerintah, yakni ke Kantor Lurah Grogol Selatan, Kebayoran Lama untuk membuat KTP elektronik dan mengunjungi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasusnya.

Dan mirisnya, pria yang sudah berpindah kewarganegaraan ini malah dilayani dengan baik. Hal itu terbukti dengan KTP nya dibuat dalam sekejap saja. Kemudian di PN Jaksel, permohonannya diterima dan teregistrasi.

“Buronan lalu lalang bukan ditangkap malah dilayani bagai raja,” kata Iwan Sumule menyindir tingkah penegak hukum di Idnonesia.

Dia juga menginggung pernyataan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking yang dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) menyebut kliennya cinta Indonesia dan sedang berjuang untuk mendapatkan hak yang hilang.

“Katanya cinta Indonesia tapi kembalikan paspor,” tegasnya.

Dalam kasus ini, Iwan Sumule bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) telah resmi melaporkan kuasa hukum Djoko Tjandra dan ketua PN Jaksel ke Bareskrim Polri. Laporan ini dilakukan lantaran kedua pihak tersebut diduga tahu dan berperan soal kedatangan Djoko Tjandra di tanah air.

“Secara telanjang hukum dikangkangi Djoko Tjandra. Demokrasi dan hukum semakin suram. Mundurkan!," tutupnya.