Dahlan Iskan Bicarakan Wacana Pembubaran OJK, Seberapa Pentingkah?

Rabu, 08/07/2020 13:03 WIB
Dahlan Iskan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Warta Nasional)

Dahlan Iskan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Warta Nasional)

Jakarta, law-justice.co - Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan kembali buka suara terkait isu sensitif di tanah air.

Kali ini dia menyoroti wacana pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mulai ramai dibicarakan.

Kata dia, bukan soal kapan waktunya, namun lebih kepada penyebab munculnya isu tersebut dan seberapa urgen langkah itu dilakukan.

Dia menilai, banyak sebab yang membuat isu itu mencuat.

"Misal, lemahnya pengawasan oleh OJK itu. Sampai-sampai terjadilah mega skandal. Seperti kasus Jiwasraya," ujarnya seperti melansir dari catatannya di Disway.id, Rabu 8 Juli 2020.

Kata dia, maraknya kasus pembobolan kartu kredit juga jadi penyebabnya. Salah satunya dialami oleh Ilham Bintang.

"Tapi bukan hanya dua api itu yang membuat asap hitam OJK membumbung tinggi. Isu pembubaran itu lebih terkait dengan program penyelamatan ekonomi nasional. Terutama akibat Covid-19," ujarnya.

Kata dia, Presiden Jokowi sudah memutuskan perlunya stimulus ekonomi, termasuk untuk usaha kecil yang nilai totalnya di atas Rp100 triliun.

"Sampai sekarang, dana yang sudah cair baru sekitar 1 persen. Inilah yang melatarbelakangi ucapan presiden dalam marahnya pekan lalu: jangan sampai pengusaha dibiarkan mati dulu baru dibantu. Akan sia-sia," ucapnya.

Dia menilai, Presiden Jokowi memang mempermudah prosedur pencairan stimulus dalam Perppu.

Terutama untuk pinjaman yang di bawah Rp10 miliar. Salah satu kemudahannya adalah pengusaha yang kredit bermasalah bisa mendapat stimulus itu.

"Tentu OJK keberatan, meski tidak pernah diucapkan. Itu termasuk melanggar ‘rukun iman’ perbankan yang harus pruden," jelasnya.

Dia menyebut, dari situlah awalnya wacana pembubaran OJK bermula, yaitu dari sebuah kemarahan yang tak tahu muncul dari mana. Seperti hukum karma saja, lanjut dia, OJK dulu dibentuk juga oleh kemarahan, ketika pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia kurang baik yang puncaknya terjadi pada skandal Bank Century.

"Fungsi pengawasan Bank Indonesia dianggap lemah. Maka perlu dibentuk lembaga di luar BI, khusus untuk memperkuat pengawasan. Terbentuklah OJK itu. Ternyata masih terjadi skandal seperti Jiwasraya," jelasnya.

Menurut dia, Inggris menjadi contoh pemisahan BI dan OJK yaitu antara pengaturan moneter dengan pengawasan bank. Pada tahun 2013, akhirnya terbentuklah OJK.

"Lucunya Inggris berubah sikap. Di tahun 2013 itu Inggris kembali menyatukan fungsi pengawasan ke bank sentralnya," beber Dahlan.

Ibarat kapal yang lagi berlayar, lanjut dia, kapal itu sedang diguncang badai.

"Janganlah di saat kapal lagi oleng justru kita hantam dengan pukulan. Rakyat pada umumnya sebenarnya tidak peduli ada atau tidak adanya OJK. Rakyat tidak tahu mengapa dulu OJK dibentuk dan mengapa pula kini harus dibubarkan," tuturnya.

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar