Djoko Tjandra Permalukan Indonesia, Jokowi Harus Tegur 2 Menteri Ini

Rabu, 08/07/2020 10:36 WIB
Djoko Tjandra. (Media Indonesia)

Djoko Tjandra. (Media Indonesia)

Jakarta, law-justice.co - Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mendesak Presiden Jokowi menegur keras Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly Hamonangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Pasalnya kata dia, kinerja dua orang anak buah Jokowi ini menyebabkan wibawa negara telah dipermalukan oleh buronan Kejaksaan Agung yang dengan mudah lalu lalang di Indonesia.

Dia mengaku menyoroti dua permasalahan yang terjadi dalam kasus ini. Pertama, soal bebasnya Djoko Tjandra masuk dan keluar dari Indonesia.

Bahkan kata dia, Djoko Tjandra sempat datang mengajukan sendiri permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020 yang lolos dari pantauan aparat.

"Ini menunjukan bahwa hukum di Indonesia masih diskriminatif dan tebang pilih. Orang-orang tertentu diberikan semacam kelonggaran karena diistimewakan," ujarnya seperti melansir rmol.id, Rabu 8 Juli 2020.

Selain itu kata dia, berbagai pihak yang kecolongan justru memberi jawaban yang lucu.

Bahkan ada yang mengklaim bahwa Djoko Tjandra mengubah nama identitas dengan menghilangkan huruf “D” pada kata “Djoko” menjadi “Joko”.

Kata dia, yang membuat semakin miris adalah identitas berupa KTP-el tersebut dibuat di Jakarta dengan sangat mudah diperoleh Djoko Tjandra.

“Saat ini semua sudah berbasis digital secara sistem. Jadi kalau sampai ada orang mengubah nama seenaknya apalagi seorang buronan, itu artinya ada masalah serius di administrasi kependudukan kita," jelas nya.

Oleh karenanya sekali lagi dia menegaskan bahwa Presiden Jokowi untuk segera menegur keras Mendagri Tito Karnavian yang membawahi masalah administrasi kependudukan.

Selain itu kata dia, Jokowi juga harus menegur Menkumham Yasonna atas akses keluar masuk Indonesia yang bisa dengan mudah dilintasi seorang buron.

Ini juga mestinya menjadi perhatian serius Jokowi sebagai presiden untuk menegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Yasona Laoly,” tegasnya.

 

 

 

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar