Terancam Budaya Modern & Sampah, Baduy Minta Tak Jadi Tempat Wisata

Jakarta, law-justice.co - Warga Baduy mendesak Presiden Jokowi menutup perkampungan adatnya sebagai lokasi wisata.

Pasalnya menurut salah seorang warga Baduy Luar yang tinggal di Kampung Kadu Gede, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Tiwin, wilayah tempat tinggalnya semakin tidak terawat akibat kedatangan turis dari berbagai daerah.

"Keputusan untuk menjaga wisata Baduy bahwa semakin rusak. Tidak kekontrolnya oleh sampah, jual beli daerah, manfaatin mengatas namakan Baduy," ujarnya seperti melansir CNNIndonesia.com, Selasa 7 Juli 2020.

Dia optimis, jika perkampungan adat Baduy akan asri kembali jika ditutup sebagai lokasi wisata.

Namun sebaliknya kata dia, pihaknya cemas perkampungan adat semakin tercemar akibat sampah yang dibawa oleh turis.

Selain itu kata dia, pihaknya juga khawatir dengan orang-orang yang berpakaian Baduy lalu berjualan madu dan pernak-pernik. Menurutnya, itu bukan cara yang baik untuk menghormati suku baduy.

"Yang dipersoalkan itu orang Baduy dimainkan sama orang luar. Baduy itu bukan tontonan. Itu yang termasuk dipermasalahkan Baduy," ucapnya.

Terkait upacara Seba Baduy, dia mengatakan warga adat tetap melaksanakannya meski dilarang Pemkab Lebak berkenaan dengan wabah virus corona.

Kata dia, upacara itu merupakan warisan budaya yang telah turun temurun. Karenanya, upacara tetap dilakukan. Namun, hanya diikuti oleh 14 orang dan mematuhi protokol kesehatan.

"Kemarin kan Baduy ngadain Seba, karena ada larangan berkerumun, enggak diterima, jadi lebih baik ditutup sekalian (perkampungan adatnya)," tuturnya.

Seperti dikatahui, empat orang perwakilan Lembaga Adat Baduy, mengirim surat terbuka ke Presiden Joko Widodo meminta agar wilayah Baduy, Lebak, Banten dihapus dan tidak lagi dijadikan lokasi tujuan wisata.

Surat tertanggal 06 Juli 2020 tersebut berisi Permohonan Perlindungan Pelestarian Tatanan Nilai Adat Baduy.

"Agar bapak presiden melalui perangkat birokrasinya, berkenan membuat dan menetapkan sebuah kebijakan, supaya wilayah adat Baduy tidak lagi dicantumkan sebagai lokasi objek wisata. Dengan kata lain, kami memohon agar pemerintah bisa menghapus wilayah Adat Baduy dari peta wisata Indonesia," kutipan isi surat tersebut.