Soal Putusan MA, KPU Kehilangan Pijakan Tetapkan Pemenang Pilpres 2019

Rabu, 08/07/2020 06:25 WIB
Gedung KPU (Ekspresnews.com)

Gedung KPU (Ekspresnews.com)

Jakarta, law-justice.co - Kuasa Hukum Rachmawati Soekarnoputri, Mohamad Taufiqurrahman menegaskan polemik terkait putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44 P/HUM/2019, terutama mengenai substansi permohonan.

Kata dia, konteks guguatan Rachmawati dkk adalah permohonan keberatan hak uji materiil terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

"Konteksnya terkait dengan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 mengenai dasar KPU menetapkan calon yang hanya diikuti dua pasangan calon," ujarnya seperti melansir rmol.id, Selasa 7 Juli 2020.

Kata dia, di dalam putusan MA, secara substantif menyebutkan bahwa Pasal 3 ayat PKPU 7 5/2019 itu bertentangan dengan UU di atasnya, yakni UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

"Jadi, bukan terkait sebaran suara," sebutnya.

Hanya saja kata dia, dengan adanya putusan MA ini, KPU secara yuridis telah kehilangan pijakan hukum untuk menetapkan pemenang Pilpres 2019.

"Saya sedang berkonsultasi dengan Ibu Rachma (prinsipal) mengenai tindak lanjutnya. Terbuka kemungkinan kami akan menempuh jalur DKPP untuk mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan KPU," tegasnya.

 

(Annisa\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar